Sulsel di Pusaran Korupsi, Makelar Proyek Manfaatkan Kedekatan Pejabat

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Peluang oknum kontraktor mendapatkan proyek pengadaan penuh liku-liku dan intrik. Tidak jarang melakukan pemufakatan jahat dan mengintimidasi kepala daerah.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding tidak menampik adanya makelar proyek di lingkaran kepala daerah. Mereka berperan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, dari proyek jalan hingga pengadaan alat-alat kesehatan alias alkes. Bahkan, diduga melakukan kerja sama jahat hingga intimidasi kepada kepala daerah demi memenangkan tender.

Apalagi bila memiliki kedekatan dengan pejabat penegak hukum. Kedekatan dengan pejabat penegak hukum diduga kerap dimanfaatkan untuk mengintimidasi, manipulasi, dan pemufakatan jahat lainnya. Karena kedekatan itu pula membuat oknum tersebut tidak tersentuh hukum.

Penguasaan proyek bahkan dilakukan dengan monopoli maupun pemalsuan merek, misalnya pada pengadaan alat-alat kesehatan. Namun, karena diduga memiliki kedekatan dengan pejabat penegak hukum, sehingga kasus-kasusnya tidak berlanjut.

Modus seperti ini juga diduga terjadi pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menyeret Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Beberapa kontraktor dan pihak lain pun dipanggil KPK untuk mendalami kasus dugaan suap ini.

Seperti pada Selasa, 8 Juni, Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut menjadwalkan pemeriksaan lima orang saksi terkait perkara tindak pidana korupsi suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

"Mereka adalah Kwan Sakti Rudy Moha, Herman Sentosa, Imelda Obey, La Ode Darwin, dan Arief Satriawan. Kelimanya diperiksa di Kantor Dit Reskrimsus Polda Sulsel," kata Ali Fikri dalam keterangan persnya, Selasa 8 Juni.
Namun, Imelda Obey membantah telah diperiksa KPK di Polda Sulsel pada Selasa, 8 Juni. "Tidak ada tanggal 8 saya dipanggil," tambahnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan