Yasonna Bilang Pasal Penghinaan Presiden untuk Jaga Peradaban, Rizal Ramli: Jaga Kekuasaan Kaleee

Kamis, 10 Juni 2021 10:20

Ekonom Rizal Ramli-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Polemik pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai polemik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan aturan baru tersebut bukan untuk membatasi kritik.

Politisi PDIP itu menjelaskan, pasal itu disusun lantaran setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya.

Dikatakan, pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Tokoh nasional Rizal Ramli langsung merespons alasan yang disampaikan Yasonna itu.

Dia meminta anak buah Presiden Joko Widodo itu secara gamblang menjelaskan maksud pasal penghinaan presiden itu.

“Mas Yasonna, ngomong yang benarlah. Jaga kekuasaan kaleee, mosok peradaban, yang ada peradaban otoriter kalee,” kata Rizal Ramli dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (10/6/2021).

Seperti diketahui, belakangan draft RUU KUHP menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akibat keberadaan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini tertuang dalam Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 218 ayat 1 menyebutkan, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Bagikan berita ini:
1
2
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar