Demokrat: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki

Jumat, 11 Juni 2021 14:06

Jansen Sitindaon. (Twitter @jansen_jsp)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan menuai penolakan.

Partai Demokrat merupakan parpol yang dengan tegas merespons dengan menyatakan menolak rencana tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini, kebijakan tersebut semakin menyengsarakan rakyat.

“Di tengah pandemi gini, punya niat saja dipikiran ingin majaki sembako dll sudah salah & tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan,” kata Jansen dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Jumat (11/6/2021).

Sebagai saran, dirinya meminta pemerintah menunda beberapa proyek besar yang tidak penting demi melakukan penghematan anggaran.

“Proyek-proyek mercusuar itu saja tahan dulu bos, agar budget pemerintah terkendali & rasional. Jangan demi beton, periuk rakyat dipajaki. Demokrat menolak ini,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua Bappilu DPP PD Andi Arief. Ia bahkan menyentil keras Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingatkan Sri Mulyani pernah menjadi orang miskin.

“PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin. Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi bukan untuk menyengsarakan rakyat,” katanya di akun @Andiarief.(msn/fajar)

Bagikan berita ini:
10
6
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar