Ia mengatakan, jika DPRD tidak merekomendasikan pembubaran komite, maka dikhawatirkan DPRD akan membuat peta konflik permasalahan komite antara masyarakat dengan Pemkab Kolaka. Menurutnya, seharusnya DPRD membuat sikap terkait aspirasi ini agar harus ditindaklanjuti, bahwa masyarakat menginginkan komite CSR PT Vale segera dibubarkan.
“Intinya harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan aturan. Lebih fatalnya komite yang mereka kelola dengan dana sebesar Rp9 miliar kemudian orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan CSR tersebut hanya ditunjuk. Kita ketahui ada Perpres bahwa tentang pengadaan barang dan jasa itu tidak boleh ditunjuk jika anggarannya Rp 200 juta ke atas, sementara pekerjaan yang dikerjakan rata-rata diatas Rp200 juta ke atas.
Bahkan salah satu item kegiatannya yaitu pembangunan gedung pemuda lebih satu miliar, itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan, karena di dalam papan proyek pembangunan gedung itu tidak dituliskan berapa anggaran bangunan tersebut, jadi seolah-olah sengaja mereka sembunyikan. Lucunya mereka yang kelola komite, mereka juga yang pantau ini proyek, ini paling fatal sebenarnya,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik yang menemui massa aksi mengatakan, sejak RDP lalu DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan manajemen PT Vale untuk mengevaluasi komite CSR.
“Kami sudah meminta untuk dievaluasi, karena kewenangan kami tidak ada untuk membubarkan komite. Tapi kalau dievaluasi bisa saja itu dibubarkan, bisa saja diganti orang-orangnya, itu yang kami rekomendasikan. Karena keinginan kami di DPRD ini supaya dana CSR ini benar-benar sampai kepada masyarakat terutama yang ada di ring
satu. Apa yang diberikan oleh PT Vale ini harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat kabupaten Kolaka khususnya yang ada di sekitar wilayah izin usaha pertambangannya,” katanya.
