Dalam pernyataannya, Ketua DPRD juga kembali menegaskan bahwa terbentuknya komite CSR tidak melibatkan mereka sebagai wakil rakyat. “Di awal komentar saya di media (Kolaka Pos) bahwa saya juga merasa kecewa, karena terbentuknya komite yang mengelola dana CSR Vale ini kami di DPRD tidak diberitahu. Padahal sesungguhnya, baiknya, eloknya, ketika ada seperti ini (pembentukan komite) minimal pemerintah harusnya ada
pemberitahuan kepada DPRD. Bukan kami ingin ikut campur, tapi kalau ada persoalan seperti ini dimana masyarakat mau mengadu kalau bukan di sini,” ujarnya.
Setelah menyerahkan pernyataan sikapnya kepada wakil rakyat, massa aksi lalu bergeser ke kantor bupati Kolaka. Di sana mereka juga menuntut Pemkab untuk segera melakukan pembubaran komite. Tak lama berorasi, mereka lalu ditemui Asisten I Muh Bakri di gerbang utama kantor Bupati. Djabir selaku koordinator aksi lalu menyerahkan pernyataan sikap yang berisi desakan pembubaran komite CSR PT Vale. Selanjutnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (m3/kalFNN)
