Pemerintah Rencana Pungut PPN Jasa Pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Menolak Keras

Jumat, 11 Juni 2021 21:55

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

“Kemarin saya baru saja mengikuti konsinyering dengan Kemendikbudristek. Banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan pandemi. Selain itu, penerimaan negara juga lebih sedikit,” jelasnya.

“Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah. Bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,” tambahnya.

Ia menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif. Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini juga beranggapan, hal itu bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.

“Visi dan misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui reformasi pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
3
2
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar