Rekomendasi BPK, Sanksi Kepala Bapenda dan Diskominfo Didalami Inspektorat

Jumat, 11 Juni 2021 20:37

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan sanksi terhadap dua OPD Pemkot Makassar, Bapenda dan Diskominfo. Akibat temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tidak wajar.

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun perlu dilakukan pendalam terlebih dahulu oleh Inspektorat.

Untuk pemberian sanksi, kata dia, harus melewati Inspektorat sebagai leading sektor pemeriksaan internal Pemkot. Terlebih, BPK memberikan tenggat waktu dua bulan.

“Jadi tunggu investigasi lebih lanjut, belum (final sanksinya), karena memang itu inspektorat kembali lagi (menyelidiki), karena aturannya kita dikasi waktu 60 hari,” katanya, Jumat (11/6/2021).

Lebih jauh dia juga melaporkan bahwa 16 rekomendasi yang menjadi temuan BPK sepenuhnya telah selesai dibahas, sisa menindaklanjuti di SKPD masing-masing.

“Jadi semua sudah dibahas, jadi kalau mau tau (tindak lanjut) tanya SKPD terkait, dia sudah menindaklanjuti tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim mengatakan pendalaman kasus rencana mulai akan dilakukan pada pekan depan.

“Minggu depan, kan ini masih ada review, ada review di sana kita lakukan review DAK, dan ada review RKPD, kalau sudah selesai kita turun mi minggu depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa BPK meminta agar dua kasus tersebut kembali didalami. Selain itu BPK memberikan tenggat waktu pendalaman selama 60 hari yang dihitung sejak surat tersebut diajukan.

Sementara kata dia surat tersebut diberikan sejak Senin 7 Juni, atau setidaknya telah 3 hari berjalan.”Sejak diberikan surat, sejak tanggal 7, hari Senin,” pungkasnya. (ikbal/fajar)

Bagikan berita ini:
10
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar