Rencana Pemerintah Tambah Pasal 45C dalam Revisi UU ITE Disoal

Jumat, 11 Juni 2021 21:48

Ilustrasi UU ITE

Ada tiga tuntutan dari Koalisi Serius Revisi UU ITE, antara lain meminta proses penyusunan yang terbuka dan sungguh-sungguh melibatkan publik sebagai masyarakat yang terdampak oleh UU ITE; membuka ke publik dokumen Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Pedoman Penafsiran Pasal-Pasal Bermasalah dalam UU ITE yang akan jadi pijakan dalam melakukan revisi terbatas UU ITE.

“Membuka hasil kajian yang dilakukan Tim Revisi UU ITE,” sebutnya.

Dalam keterangan yang sama, koalisi itu juga meminta Pemerintah memperhatikan pasal-pasal lain dalam UU ITE yang diyakini bermasalah. Pasal-pasal itu, di antaranya Pasal 26 tentang penghapusan informasi dan Pasal 40 ayat 2A dan 2B tentang pemutusan akses.

Tim Kajian UU ITE sejauh ini belum dapat dihubungi langsung untuk diminta tanggapannya soal tuntutan dari Koalisi Serius Revisi UU ITE.

Koalisi Serius Revisi UU ITE merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, yaitu Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, dan LBH Jakarta.

Organisasi lainnya, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), PBHI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), PUSKAPA UI, Remotivi, Rumah Cemara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI).

Bagikan berita ini:
3
5
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar