Rencana Revisi UU KUP, Praktisi Pendidikan Khawatir Angka Partisipasi Kasar Siswa di Satuan Pendidikan Turun

Jumat, 11 Juni 2021 17:52

Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji ikut menyoroti Program Organisasi Penggerak alias POP. Ilustrasi Fot...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kontroversi. Pasalnya, dalam draf tersebut dikatakan bahwa sektor pendidikan akan dikenakan pajak.

Atas hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menjelaskan, dampak yang akan dialami oleh dunia pendidikan dalam negeri. Salah satunya adalah turunnya angka partisipasi kasar (APK) siswa di satuan pendidikan.

“Dampak paling jelas adalah akan adanya penurunan angka partisipasi, usia SMP di Indonesia itu 20 persen belum sekolah,” jelas dia kepada JawaPos.com, Jumat (11/6).

Artinya, menurut Indra, jika revisi UU tersebut disahkan, maka kemungkinan besar angka tersebut akan semakin bertambah. Apalagi, jumlah partisipasi untuk masuk ke sekolah negeri di Indonesia sangat tinggi, sementara jumlah sekolah tersebut masih belum memadai untuk menampung jumlah peserta didik yang lulus tiap tahunnya.

“Jadi mereka yg tidak diterima di sekolah negeri, yang masih memilih harus bisa sekolah adalah mereka yang bisa membayar, sekarang kalau biaya tersebut ditambah, itu ditambah 12 persen. Kalau tadi sebulannya Rp 100 ribu itu sekarang jadi Rp 112 ribu. Dampaknya, ya pilih tidak sekolah dong,” imbuhnya.

Ia pun mengaku bingung akan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi disinyalir karena tidak adanya blue print arah pendidikan di dalam negeri.

Bagikan berita ini:
5
8
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar