Pajak Pendidikan Picu Kesenjangan, Biaya Sekolah Makin Mahal

Sabtu, 12 Juni 2021 12:17

Dua anak sekolah dari SD Bonto-Bonto, Dusun Cindakko, Desa Bontoramba, Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Maros berjalan di...

“Jadi, tidak seharusnya dipajaki. Syukur-syukur masyarakat mau berpartisipasi membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan,” pungkas demisioner ketua Ikatan Guru Indonesia itu.

Akses ke sekolah harus berjalan kaki tanpa ada kendaraan. Mereka menempuh jarak sekitar lima kilometer. Daerah ini tidak terjangkau oleh listrik dan jaringan telepon, hingga internet sama sekali tidak tersentuh. (Foto: Nurhadi/FAJAR)

Kata Pengamat

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muttalib Hamid menjelaskan, pengenaan pajak bagi sekolah akan menyebabkan kesenjangan terhadap dunia pendidikan.

Dalam RUU KUP, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dari yang saat ini berlaku sebesar 10 persen. Saat bersamaan, pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multitarif.

Pertama, tarif sebesar 5 persen untuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Kedua, tarif sebesar 25 persen bagi jasa tergolong mewah.

“Tarif umum ini tertulis dalam pasal 7 ayat 1 RUU KUP. Nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal, bakal dibanderol PPN dengan tarif normal yakni 12 persen. Sekolah negeri misalnya, dikenakan tarif 5 persen,” jelasnya.

Bagikan berita ini:
10
8
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar