Pajak Pendidikan Picu Kesenjangan, Biaya Sekolah Makin Mahal

Sabtu, 12 Juni 2021 12:17

Dua anak sekolah dari SD Bonto-Bonto, Dusun Cindakko, Desa Bontoramba, Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Maros berjalan di jalan berbatu saat pulang ke rumah usai melakukan proses belajar. Akses ke sekolah harus berjalan kaki tanpa ada kendaraan. Mereka menempuh jarak sekitar lima kilometer. Daerah ini tidak terjangkau oleh listrik dan jaringan telepon, hingga internet sama sekali tidak tersentuh. (FOTO: nurhadi sasu/fajar)

Kendati demikian, untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu disahkan.

Ia menilai pengenaan pajak akan berdampak pada seluruh jasa pendidikan. Sebab, UU Nomor 6 Tahun 1983 yang bakal direvisi ini menyebutkan, jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Selain itu, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, termasuk jasa pendidikan non formal dan pendidikan formal.

“Jika RUU KUP ini diketok, jasa pendidikan akan dihapuskan dari kategori jasa bebas PPN, dan bukan tidak mungkin seluruh jasa pendidikan ini dikenakan pajak,” tegasnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta, Hendrik Yunan mengatakan, PPN untuk sektor pendidikan sangat memberatkan. Khususnya sekolah SMK swasta.

Di Makassar, ada 78 SMK swasta, dengan grade atas hanya 10 persen. Jumlah siswanya antara 500-1000 orang.

Bagikan berita ini:
7
6
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar