Pajak Pendidikan Picu Kesenjangan, Biaya Sekolah Makin Mahal

Sabtu, 12 Juni 2021 12:17

Dua anak sekolah dari SD Bonto-Bonto, Dusun Cindakko, Desa Bontoramba, Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Maros berjalan di jalan berbatu saat pulang ke rumah usai melakukan proses belajar. Akses ke sekolah harus berjalan kaki tanpa ada kendaraan. Mereka menempuh jarak sekitar lima kilometer. Daerah ini tidak terjangkau oleh listrik dan jaringan telepon, hingga internet sama sekali tidak tersentuh. (FOTO: nurhadi sasu/fajar)

Hal lain yang bisa dilakukan, yaitu efisiensi dan pengurangan program layanan, sehingga tidak harus menaikkan SPP. Tapi khawatir bisa menurunkan kualitas pendidikan.

Untuk itu, pihaknya berharap aturan ini tidak berlaku. Seharusnya pendidikan disubsidi negara, bukan jadi sumber pemasukan. Pendidikan itu investasi, bukan bisnis.

Syamril menambahkan, kondisi masyarakat saat ini, ekonominya menurun. Banyak kasus orang tua menunggak SPP, karena usahanya menurun atau bangkrut. “Jadi pasti akan meresahkan sekali orang tua,” ucapnya.

Guru Sekolah Islam Athirah, Syahrianti dengan tegas menolak jika PPN dikenakan pada sektor pendidikan. Menurutnya, pendidik sudah wajib membayar pajak tiap tahun yakni, pajak penghasilan.

“Biaya pendidikan sudah mahal, otomatis SPP akan dinaikan. Bagaimana nanti dengan kualitas pendidikan kita kalau SPP naik lagi,” katanya.

Bimbingan belajar pun sangat terpengaruh. Bahkan, upaya meningkatkan pengetahuan dengan pembelajaran non formal akan menurun minatnya.

Tenaga Pengajar Full Bright Institute, Arlan Sahid menyampaikan, jika PPN ini berlaku, pasti seluruh biaya pendidikan akan naik. “Biaya naik, maka sangat berpengaruh ke kualitas pendidikan ke depan,” katanya.

Bagikan berita ini:
6
6
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar