Pajak Pendidikan Picu Kesenjangan, Biaya Sekolah Makin Mahal

Sabtu, 12 Juni 2021 12:17

Dua anak sekolah dari SD Bonto-Bonto, Dusun Cindakko, Desa Bontoramba, Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Maros berjalan di...

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wacana penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menuai penolakan. Pajak pendidikan membuat biaya sekolah makin mahal. Kesenjangan di dunia pendidikan pun kian mencolok.

Rencana menarik PPN sektor pendidikan tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI), Ramli Rahim menyayangkan rencana penarikan pajak pendidikan. Menurut dia, sekolah bukanlah lahan bisnis yang harus dikenakan pajak.

“Pemerintah seolah-olah melihat pendidikan sudah menjadi bisnis. Padahal, keterlibatan masyarakat itu sebenarnya dalam rangka mendukung pemerintah. Tanpa mereka, juga tidak ada sekolah di tempat itu,” sesal Ramli, Jumat, 11 Juni 2021.

Pemilik Ranu Harapan Islamic School itu menegaskan, jika nantinya pajak pendidikan diterapkan, pemerintah berpotensi memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satunya, biaya pendidikan akan semakin mahal.

“Angka putus sekolah kita cukup tinggi. Lalu tambah lagi dipajaki. Maka sekolah-sekolah ini bisa saja menaikkan biaya sekolah dan membuat anak-anak yang jadi kesulitan mengakses pendidikan,” tegasnya.

“Jadi, tidak seharusnya dipajaki. Syukur-syukur masyarakat mau berpartisipasi membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan,” pungkas demisioner ketua Ikatan Guru Indonesia itu.

Akses ke sekolah harus berjalan kaki tanpa ada kendaraan. Mereka menempuh jarak sekitar lima kilometer. Daerah ini tidak terjangkau oleh listrik dan jaringan telepon, hingga internet sama sekali tidak tersentuh. (Foto: Nurhadi/FAJAR)

Kata Pengamat

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muttalib Hamid menjelaskan, pengenaan pajak bagi sekolah akan menyebabkan kesenjangan terhadap dunia pendidikan.

Dalam RUU KUP, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dari yang saat ini berlaku sebesar 10 persen. Saat bersamaan, pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multitarif.

Pertama, tarif sebesar 5 persen untuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Kedua, tarif sebesar 25 persen bagi jasa tergolong mewah.

“Tarif umum ini tertulis dalam pasal 7 ayat 1 RUU KUP. Nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal, bakal dibanderol PPN dengan tarif normal yakni 12 persen. Sekolah negeri misalnya, dikenakan tarif 5 persen,” jelasnya.

Kendati demikian, untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu disahkan.

Ia menilai pengenaan pajak akan berdampak pada seluruh jasa pendidikan. Sebab, UU Nomor 6 Tahun 1983 yang bakal direvisi ini menyebutkan, jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Selain itu, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, termasuk jasa pendidikan non formal dan pendidikan formal.

“Jika RUU KUP ini diketok, jasa pendidikan akan dihapuskan dari kategori jasa bebas PPN, dan bukan tidak mungkin seluruh jasa pendidikan ini dikenakan pajak,” tegasnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta, Hendrik Yunan mengatakan, PPN untuk sektor pendidikan sangat memberatkan. Khususnya sekolah SMK swasta.

Di Makassar, ada 78 SMK swasta, dengan grade atas hanya 10 persen. Jumlah siswanya antara 500-1000 orang.

Lalu grade menengah, atau sekolah yang siswanya 100-500 orang, sekitar 25 persen. Selebihnya adalah sekolah dengan grade bawah atau siswanya di bawah 100 orang.

“Terus terang bila diterapkan betul-betul pajak untuk swasta akan setengah mati. Suatu saat swasta yang tidak mampu bakal tutup,” kata Hendrik, Jumat, 11 Juni.

Hendrik menambahkan, sejauh ini belum diketahui PPN yang dimaksud. Apakah besarannya dihitung dengan jumlah siswanya atau ada perhitungan lainnya. “Besar sekali itu 12 persen. Sisa menunggu waktu sekolah tutup kalau itu betul diterapkan,” cetusnya.

Untuk itu, Hendrik meminta sebaiknya rencana ini ditunda dahulu. Kondisinya sangat tidak ideal di tengah pandemi yang memukul keras perekonomian.

“Kita tahu kondisi keuangan negara sedang sulit. Tetapi itu tetap bukan solusi lah. Khususnya pendidikan SMK. Apalagi soal pendidikan inikan tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya.

Berdampak ke Orang Tua

Direktur Sekolah Islam Athirah, Syamril mengatakan, jika akhirnya pemerintah dan DPR RI meloloskan PPN pendidikan, maka sekolah atau yayasan tidak bisa menanggung sendiri. “Harus dibebankan ke orang tua,” ujarnya kepada FAJAR, Jumat, 11 Juni.

Hal lain yang bisa dilakukan, yaitu efisiensi dan pengurangan program layanan, sehingga tidak harus menaikkan SPP. Tapi khawatir bisa menurunkan kualitas pendidikan.

Untuk itu, pihaknya berharap aturan ini tidak berlaku. Seharusnya pendidikan disubsidi negara, bukan jadi sumber pemasukan. Pendidikan itu investasi, bukan bisnis.

Syamril menambahkan, kondisi masyarakat saat ini, ekonominya menurun. Banyak kasus orang tua menunggak SPP, karena usahanya menurun atau bangkrut. “Jadi pasti akan meresahkan sekali orang tua,” ucapnya.

Guru Sekolah Islam Athirah, Syahrianti dengan tegas menolak jika PPN dikenakan pada sektor pendidikan. Menurutnya, pendidik sudah wajib membayar pajak tiap tahun yakni, pajak penghasilan.

“Biaya pendidikan sudah mahal, otomatis SPP akan dinaikan. Bagaimana nanti dengan kualitas pendidikan kita kalau SPP naik lagi,” katanya.

Bimbingan belajar pun sangat terpengaruh. Bahkan, upaya meningkatkan pengetahuan dengan pembelajaran non formal akan menurun minatnya.

Tenaga Pengajar Full Bright Institute, Arlan Sahid menyampaikan, jika PPN ini berlaku, pasti seluruh biaya pendidikan akan naik. “Biaya naik, maka sangat berpengaruh ke kualitas pendidikan ke depan,” katanya.

Padahal, semestinya, kata Arlan, akses pendidikan sebaiknya disubsidi pemerintah. Belajar tanpa beban akan membuat individu lebih memilih banyak tempat belajar sehingga wawasan lebih luas. (maj-ful-tam-sal/rif-ham)

Bagikan berita ini:
5
10
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar