Soal Pajak Sembako, PKS dan Legislator Golkar: Pemerintah Cederai Rasa Keadilan

Sabtu, 12 Juni 2021 18:21

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai bahwa wacana pemerintah yang berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok seperti pangan atau sembako adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat.

“Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena mencederai rasa keadilan. Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat,” tegas Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/6/2021).

Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin.

“Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan dan pajak mobil mewah dibebaskan?”

Syaikhu meminta Pemerintah memiliki rasa empati dengan kondisi yang menghimpit rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah.

Seharusnya dalam situasi resesi seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan.

“Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan.Dan pajak sepeda motor ber cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah!”

Syaikhu juga mengingatkan kepada Pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan ke publik dan diajukan ke DPR RI.

“Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah,” pungkasnya.

Penolakan juga disuarakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Fauzi. Dia membandingkan penurunan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mobil hingga 0 % sementara sembako akan dipajaki hingga 12 persen.

“Ini kan sungguh ironi di tengah situasi ekonomi masyarakat seperti saat ini. Pemerintah harusnya punya nurani untuk menimbang sebelum mengusulkan pajak untuk sembako,” katanya.

Fauzi mengatakan, segala upaya pemerintah sebelumnya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah tak sesuai dengan rencana pajak sembako. “Sebab kita tahu, sembako itu kebutuhan paling dasar masyarakat. Bukan lagi memberatkan tapi akan mencekik masyarakat bawah,” ungkapnya.

Anggota DPR Dapil Sulawesi Selatan III itu mengatakan, penolakan yang digaungkan para anggota DPR adalah suara hati rakyat kecil.

“Karena ini baru rencana, sebaiknya segera pemerintah memberi kejelasan sikap untuk membatalkan rencana itu. Jangan menambah kegaduhan di tengah masyarakat yang saat ini tengah susah,” tandasnya.

Akibat wacana tersebut, para pedagang pasar mengancam akan melakukan mogok jualan dan demonstrasi.

Kelompok buruh juga berencana untuk melakukan demonstrasi menolak rencana pajak sembako dan sekolah yang diusulkan pemerintah. (endra-taufik/fajar)

Bagikan berita ini:
7
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar