Percepatan Pembangunan Ekonomi, Pemerintah Komitmen Kawal Pembangunan di Kawasan Perbatasan

Minggu, 13 Juni 2021 17:32

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen mengawal pembangunan di kawasan perbatasan negara, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.

Sebagai beranda terdepan dan etalase bangsa, pembangunan di kawasan perbatasan negara harus menjadi perhatian utama. Pembangunan fisik 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk selanjutnya dilakukan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui tersusunnya Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara serta Pilot Project pembangunan ekonomi.

“Pemerintah secara intensif mengawal pelaksanaan Inpres 1/2021 dalam penyusunan rencana aksi, kunjungan lapangan ke Aruk, Motaain dan Skouw, serta rapat pembahasan dan penyelesaian debottlenecking,” ujar Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian Kartika Listriana dalam keterangannya, Minggu (13/6).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri bertugas memberikan pengarahan dan pengendalian secara umum dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi, mengoordinasikan penyelesaian masalah yang timbul (Debottlenecking), serta melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada Presiden.

Dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan ke Kawasan Perbatasan Negara Motaain, Kartika menyampaikan agar Kementerian/Lembaga yang diinstruksikan dalam Inpres 1/2021 segera mengalokasikan anggaran untuk program/kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.

Bagikan berita ini:
3
5
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar