FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Bak panggang jauh dari api, demikian pula penyebaran guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan. Penyebarannya tidak merata dan hanya berpusat di perkotaan saja.
Bahkan di ibu kota Sulsel, Makassar pun masih belum mampu berdaya terhadap kuota guru berstatus ASN. Masih bertumpu kepada 2.000 guru tenaga kontrak.
Dari perhitungan Disdik Kota Makassar, rata-rata sekolah dari tingkatan SD hingga SMP hanya diisi oleh tiga sampai empat ASN.
Di Kabupaten Wajo misalnya. Guru yang mengajar masih didominasi guru maupun tenaga kependidikan berstatus honorer
Bahkan di kabupaten penghasil sutera ini, ada sekolah yang hanya kepala sekolahnya saja yang berstatus ASN. Selebihnya honorer.
Berdasarkan data yang dihimpun, satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wajo, PAUD sebanyak 181 sekolah, sedangkan Sekolah Dasar (SD) 397 sekolah, dan SMP sebanyak 74 sekolah.
Pengamat Pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM), Abdul Saman tidak memungkiri ketimpangan penyebaran guru di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang terlalu mudah memberi ruang orang untuk pindah.
Dia mencontohkan, awalnya pemerintah mengangkat seseorang menjadi ASN di daerah terpencil sesuai dengan kuota. Hanya saja, setelah empat atau lima tahun melakukan pengabdiannya, kemudian orang tersebut meminta untuk pindah ke kota.
“Sehingga kuota itu terpenuhi di kota-kota dengan berbagai macam alasanlah, misalnya ikut suami bagi perempuan. Sedangkan di desa itu tidak terpenuhi kuotanya dalam artian banyak sekolah itu yang PNS-nya dua atau tiga bahkan ada hanya kepala sekolahnya. Sementara di daerah perkotaan itu kelebihan,” uraiDekan FIP UNM ini, Sabtu (12/6/2021).
Menurutnya, pengangkatan guru PNS lebih memprioritaskan putra daerah yang mau mengabdi di daerahnya sendiri. “Itu mungkin lebih diprioritaskan di sana. Kalau perlu memang diberikan peluang untuk nantinya bisa terangkat. Sehingga tidak memerlukan lagi untuk pindah,” jelasnya.
Terkait jumlah ideal guru di satu sekolah, Pengamat Pendidikan inimerinci, satu sekolah di jenjang SD misalnya, paling tidak ada kepala sekolahnya dan guru kelasnya dan guru bidang studi Agama, Olah Raga, dan Guru Seni. Nah untuk SMP dan SMA sebaiknya semua guru bidang studi ada ditambah guru bimbingan konseling.
“Idealnya guru bimbingan konseling itu satu guru per 150 siswa. Di kabupaten kadang-kadang ada sekolah ribuan siswanya, guru BK-nya hanya dua atau tiga, itu tidak ideal,” bebernya.
Berdaya Tanpa Memikirkan Honor
Abdul Saman, Pengamat Pendidikan sekaligus Dekan FIP Universitas Negeri UNM mengakui persoalan penyebaran guru berstatus PNS yang tidak merata itu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah.
“Memang tidak normal di Sulawesi Selatan ini, sekolah-sekolah (penyebaran guru, red) tidak merata. Jadi hanya terpenuhi itupun juga di perkotaan masih banyak juga,” jelasnya.
“Jadi memang sih pekerjaan berat pemerintah, itu karena kita memang sangat kekurangan PNS. Makanya sekarang banyak menggunakan guru kontrak itupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya,” beber Abdul Saman.
Dia mengapresiasi masih adanya guru honorer yang berdaya dan tidak terlalu memikirkan honor, namun tetap mengaplikasikan keilmuannya dalam mendidik anak-anak bangsa.
Soal penyebaran guru ASN yang tidak merata itu, Kepala Disdikbud Wajo, Faisal membenarkan kondisi tersebut.
Langkah pengelompokan tenaga guru ASN akan kembali dilakukan pihaknya berdasarkan kebutuhan dan jumlah peserta didik di kecamatan.
Bahkan, terkait karut marutnya penyebaran guru ASN itu, saat ini sudah digodok peraturan bupati dan diupayakan tahun ini dilaksanakan. “Regrouping ini bertujuan memeratakan guru,”urainya.
Tak hanya itu, Disdikbud Wajo rencananya akan melebur beberapa SD. Sekolah yang beberapa tahun terakhir ini kurang diminati dalam penerimaan peserta didik baru. (eds).
