FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara terkait rencana nilai belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun atau Rp1.700 triliun.
Prabowo tegas mengatakan dalam setiap kontrak kerja sama belanja alutsista itu, dirinya akan melibatkan sejumlah pihak seperti Kejaksaan RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa secara detail nilai kontrak belanja tersebut.
"Saya ini langsung menemui produsennya. Supaya saya tahu harga sebenarnya berapa. Karena kita tidak mau ada penyelewengan, makanya saya libatkalah Kejaksaan, BPKP, dan BPK memeriksa kontrak kerjasama itu. Supaya clear," cetus Prabowo dikutip dalam bincang-bincang di Podcast Close the Door Deddy Corbuzier, Senin (14/6/2021).
Pelibatan itu bukan tanpa alasan. Prabowo ingin menghapus budaya markup yang biasa terjadi dalam penggunaan uang negara. Ia ingin tercipta sebuah transparansi.
"Saya nggak mau dikutuk rakyat dan anak cucu kita nanti," tekannya.
Prabowo lalu menyebut bahwa dirinya saat awal menjabat Menhan telah diminta oleh Presiden Jokowi membuat sebuah masterplan pertahanan negara hingga 25 tahun ke depan.
"Jadi jangan dicicil-cicil. Saya disuruh buat grand desain itu oleh presiden secara utuh," ungkapnya.
Merespon instruksi atasannya, Prabowo kemudian memetakan kondisi pertahanan negara dari hulu ke hilir. Sayangnya, proses ini terhambat oleh pandemi. Rancangan itu tertunda karena konsentrasi semua pemerintah termasuk keuangan negara dilimpahkan pada penanganan Covid-19.
