Libatkan Kejaksaan dan BPK dalam Belanja Alutsista, Menhan Prabowo: Saya Takut Dikutuk Rakyat!

Senin, 14 Juni 2021 18:56

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara terkait rencana nilai belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun atau Rp1.700 triliun.

Prabowo tegas mengatakan dalam setiap kontrak kerja sama belanja alutsista itu, dirinya akan melibatkan sejumlah pihak seperti Kejaksaan RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa secara detail nilai kontrak belanja tersebut.

“Saya ini langsung menemui produsennya. Supaya saya tahu harga sebenarnya berapa. Karena kita tidak mau ada penyelewengan, makanya saya libatkalah Kejaksaan, BPKP, dan BPK memeriksa kontrak kerjasama itu. Supaya clear,” cetus Prabowo dikutip dalam bincang-bincang di Podcast Close the Door Deddy Corbuzier, Senin (14/6/2021).

Pelibatan itu bukan tanpa alasan. Prabowo ingin menghapus budaya markup yang biasa terjadi dalam penggunaan uang negara. Ia ingin tercipta sebuah transparansi.

“Saya nggak mau dikutuk rakyat dan anak cucu kita nanti,” tekannya.

Prabowo lalu menyebut bahwa dirinya saat awal menjabat Menhan telah diminta oleh Presiden Jokowi membuat sebuah masterplan pertahanan negara hingga 25 tahun ke depan.

“Jadi jangan dicicil-cicil. Saya disuruh buat grand desain itu oleh presiden secara utuh,” ungkapnya.

Merespon instruksi atasannya, Prabowo kemudian memetakan kondisi pertahanan negara dari hulu ke hilir. Sayangnya, proses ini terhambat oleh pandemi. Rancangan itu tertunda karena konsentrasi semua pemerintah termasuk keuangan negara dilimpahkan pada penanganan Covid-19.

“Ya, tertunda cukup lama karena pandemi. Padahal presiden sudah menunggu itu,” akunya.

Di sisi lain, saat rancangan belanjan alutsista itu tengah digodok, tiba-tiba saja bocor ke publik. Bergulir menjadi polemik. Padahal, menurutnya, anggaran jumbo senilai Rp1,7 kuadriliun itu masih dalam pembahasan.

“1.700 triliiun itu pun belum disetujui. Masih digodok. Kan bernegara tidak gampang, bernegara ada prosedurnya. Presiden pasti meminta pandangan menteri keuangan, kepala Bappenas dan lain-lain. Tidak langsung disetujui,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Walau sejatinya Prabowo menyayangkan bocornya dokumen rancangan belanja tersebut. Sehingga ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana.

“Kebocoran rencana anggaran itu dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Banyak lho negara yang tidak senang jika Indonesia aman dan kuat. Apalagi Indonesia selalu menjadi negara yang diinvasi,” pungkasnya.

Diketahui, dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun itu bocor ke publik.

Dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
3
3
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar