Kerja Jurnalistik dan Institusi Pers Tak Bisa Dikenakan UU ITE

Selasa, 15 Juni 2021 21:35

Ilustrasi UU ITE. (int)

FAJAR.CO.ID — Laporan pencemaran nama baik terkait pemberitaan di internet yang dibuat institusi pers dan merupakan kerja jurnalistik tidak bisa dikenakan UU ITE.

Hal itu diungkapkan Ketua Sub Tim I Kajian UU ITE, Henri Subiakto. Die menyebut jika terjadi dugaan pencemaran, maka diberlakukan mekanisme sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang sifatnya lex spesialis.

Namun, jika ujaran dilakukan oleh pribadi seorang jurnalis di media sosial, maka yang bersangkutan bisa dikenakan UU ITE.

“Kerja jurnalistik wartawan dan institusi pers dilindungi, tapi kalau pribadi wartawan mengunggah dan membuat akun sendiri (ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik) maka kena (UU ITE),” katanya, Selasa (15/6/2021).

Diketahui, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Pedoman Implementasi UU ITE yang akan ditandatangani Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung besok, (16/6) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pedoman Implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, namun semacam buku saku dan pedoman teknis bagi para penegak hukum.

Menurut dia, poin-poin yang ada dalam Pedoman Implementasi UU ITE hanya berisi interpretasi terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah atau “pasal karet”.

“Pasal karet” tersebut menurut Henri seperti Pasal 27 ayat 1 terkati pornografi atau pelanggaran kesusilaan, Pasal 27 ayat 2 tentang Perjudian, Pasal 27 ayat 3 tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat 4 tentang pengancaman dan pemerasan.

Bagikan berita ini:
7
6
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar