Dana Hibah Pemkot ke Jaksa dan Polisi, Penunjang Kinerja, Sesuai PP dan Permendagri

Rabu, 16 Juni 2021 18:44

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kejari dan Polrestabes Makassar, dua lembaga vertikal ini mendapat kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemkot Makassar.

Suntikan dana dari Pemkot Makassar ini dalam bentuk pembangunan kantor untuk Kejari senilai Rp36,6 Miliar. Sedangkan pembangunan Rujab Kapolrestabes Makassar senilai Rp3,7 Miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Helmi Budiman, mengatakan pemberian dana hibah terhadap dua lembaga ini sebagai bentuk penunjang kinerja. Apalagi dua bangunan lama sudah rusak.

“Kantor Kejari Makassar, sudah tidak layak baik ditinjau dari kondisi bangunannya maupun dari kebutuhan akan ruang yang sudah tidak memadai. Rujab Polrestabes, terdapat ruang yang sudah mengalami kerusakan dan kebutuhan ruang yang tidak memadai,”ujar Helmi, Rabu (16/6/2021).

Menurut Helmi, penggunaan dana hibah sudah diatur dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI no 12 thn 2019 dan Permendagri RI no 64 thn 2020.

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

“Kalau bicara aturan sah diberikan kepada Polrestabes dan Kejari,” terang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) itu.

Apalagi, lanjut Helmi Kejari Makassar dan Kapolrestabes Makassar merupakan unsur dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kota Makassar.

“Apalagi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Belanja hibah kepada kedua instansi tersebut diberikan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan dengan baik,”paparnya.

Menurutnya, anggaran hibah kepada kedua instansi tersebut sudah melalui tahapan pembahasan bersama DPRD sehingga apa yang dilakukan merupakan pelaksanaan dari implementasi Perda APBD tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, Wakil Ketua Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Hamka, mengaku sejak awal mempertanyakan apa motif Pemkot memberikan hibah ke Kejari dan Polrestabes Makassar. Keduanya merupakan lembaga vertikal yang penganggarannya lewat APBN.

“Padahal, bisa saja dana hibah ini justru akan melahirkan konflik kepentingan ketika ada dugaan korupsi di Pemkot di kemudian hari, misalnya,” kata Hamka.

Di sisi lain saat ini masih banyak program lebih prioritas yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apalagi, di tengah situasi pandemi ini.

“Dari awal sebenarnya kami berharap kejaksaan menolak dana hibah ini, namun kenyataan kejaksaan tidak menolak. Bagi kami menyayangkan saja pihak kejaksaan tidak menolak,” katanya.

“Begitu pun pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar. Urgensinya apa sehingga dibangun,” tambah Hamka. (ikbal/fajar)

Bagikan berita ini:
7
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar