Deng Ical Ungkap, Dana Hibah Polres dan Kejaksaan Tak Masalah Asal Memenuhi Syarat

Rabu, 16 Juni 2021 11:51

Gedung Kejaksaan Negeri Makassar sementara berkantor di Jl Hertasning Kamis, 10 Juni -- TAWAKKAL/FAJAR

Kantor Dandim Rappocini Juga Dapat

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dana hibah dua lembaga vertikal mendapat kucuran APBD Kota Makassar tahun ini mendapat sorotan dari lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Dana hibah ini sebenarnya tak perlu dipersoalkan asal memenuhi syarat dan kriteria.

Mantan Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal mengatakan, kebijakan pemkot Makassar terkait dana tersebut sudah sesuai PP Nomor 2 tahun 2012, tentang hibah daerah.

“Kalau memenuhi unsur syarat penerima hibah, ya tidak ada masalah. Penerima hibah seperti di dalam aturan wajib berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan daerah. Saya kira bukan cuma Polrestabes dan Kejaksaan, Kantor Dandim Rappocini pun dapat itu. Sudah bertahun-tahun Dandim memang tak punya kantor permanen pindah-pindah jadi pemerintah Makassar berkepentingan mendukung kinerja kantibmas,” kata Deng Ical, kepada fajar.co.id, Rabu 16 Juni 2021.

Ical panjang lebar menjelaskan bahwa dana hibah itu bisa antara lembaga, bisa juga antara daerah. Ini seperti dilakukan gubernur membagikan dana hibah ke kabupaten/kota, untuk mendukung infrastruktur. Antara lembaga bisa ke lembaga sosial, BUMN atau yayasan atau bahkan partai politik.

Seperti diberitakkan sebelumnya, pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mendapat dana hibah pemkot Makassar senilai Rp36,6 miliar. Selanjutnya, pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar senilai Rp3,7 miliar.

Rumah jabatan Kapolrestabes Makassar Jl Haji Bau-Cendrawasih Kamis, 10 Juni — TAWAKKAL/FAJAR

Wakil Ketua ACC Sulawesi Hamka mempertanyakan apa motif Pemkot memberikan hibah ke Kejari dan Polrestabes Makassar. Keduanya merupakan lembaga vertikal yang penganggarannya lewat APBN.

Bagikan berita ini:
10
9
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar