Tolak PPN Sembako, Petani Milenial: Kami Kena Ampasnya

Rabu, 16 Juni 2021 18:24

Herman Sijaya

FAJAR.CO.ID, GOWA — Wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako membuat para petani risih. Nantinya, hal itu akan terus memengaruhi harga pangan karena biaya produksi yang naik.

Mereka menolak jika PPN itu benar-benar akan diterapkan. Para petani pun disebut-sebut akan menerima ampas dari PPN tersebut.

“Petani juga tidak bisa seenaknya atau mematok harga dari PPN karena distributor itu jadi bagian dari promotor. Bukan bagian dari petani. Petani itu ampasnya yang ada didapatkan karena distributor yang mainkan (tentukan) harga,” kata Kabid Pemberdayaan SDM Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulsel, Herman Sijaya.

“Ujung-ujungnya dari isu ini dampaknya bukan langsung ke distributor yang ambil untung dari PPN. Petani ini punya operasional yang semakin banyak bebannya. Termasuk pupuk dan sebagainya,” sambung dia saat menghadiri pelantikan pengurus HKTI Sulsel di Makassar.

Pihaknya pun menolak dan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang sebelum disahkan, yang dianggap akan menyusahkan petani dan masyarakat.

“Saya petani milenial menolak. Perlu ada kajian mendalam soal isu PPN. Harusnya yg naik itu barang yang punya nilai tinggi yang bukan menjadi bagian dari bagian kebutuhan pokok,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, bahwa target pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako akan menyasar golongan sembako kelas premium atau high end, seperti daging wagyu dan beras shirataki dan basmati.

“Dua produk sembako premium asal Jepang itu akan menjadi objek pajak nantinya. Sebaliknya, sembako non premium tidak akan dikenakan PPN,” kata Sri saat rapat bersama Komisi XI DPR.

Sri menjelaskan, belakangan ini muncul fenomena produk-produk bahan pokok yang notabenenya premium, tetapi masuk kedalam kategori sembako. Contohnya beras dan daging sapi.

“Kita perlu tahu fenomena munculnya produk-produk yang very high end tapi namanya tetap sembako. Sama-sama beras namanya, sama-sama daging sapi, tapi ada sapi wagyu yang kobe yang per kilogramnya bisa Rp3 juta atau Rp5 juta,” terangnya.

Untuk itu, Sri menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan memungut pajak sembako non premium. Artinya, sembako dengan harga lebih terjangkau dibandingkan sembako premium.

“Poinnya kami tidak akan memungut PPN sembako non premium. Dan apakah dalam RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) nanti akan akan ada? Untuk yang itu tidak dipungut, itu saja, clear very clear di situ,” tegasnya.

Sebetulnya, kata Sri, rencana pungutan PPN sembako premium tersebut justru merupakan bentuk keadilan pajak. PPN sembako premium merupakan bentuk respons pemerintah pada kemunculan produk premium alias high end di tengah produk produksi masyarakat dengan harga terjangkau. (ishak/fajar)

Bagikan berita ini:
3
7
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar