Polemik TWK Pegawai KPK, Nurul Ghufron Ungkap Dasar Hukum Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan

Kamis, 17 Juni 2021 17:47

Komisioner KPK RI, Nurul Ghufron saat diwawancarai wartawan di kantor Bupati Gowa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah selesai memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu ia sampaikan langsung di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Pada hari ini saya mewakili KPK hadir untuk menjelaskan mulai dari landasan hukum, legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai KPK ke ASN. Mulai dari tindak lanjut Pasal 6, Pasal 5 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK untuk menyusun peraturan komisi tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Ghufron di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/6).

“Kemudian, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN, itu kebijakan regulasinya,” sambungnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyatakan, pelasanaan TWK digelar bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini juga berdasarkan Perkom Nomor 1/2020.

“Berdasarkan Perkom Nomor 1/2021 pasal 5 ayat 4 bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK kerja sama dengan BKN, itu dasar pelaksanaannya,” tegas Ghufron.

Ghufron juga merinci proses pelaksanaan TWK dilakukan pada Maret 2021 sampai akhirnya diangkat menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu. Sebanyak 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi ASN, sementara memang sampai saat ini 75 pegawai KPK belum dilantik, dengan alasan tidak memenuhi syarat TWK.

Bagikan berita ini:
6
8
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar