DPRD Makassar “Makan Besar” Anggarkan Konsumsi Rp22 M

Jumat, 18 Juni 2021 11:56

Grafis/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggaran Sekretariat DPRD Makassar terus mendapatkan sorotan. Banyak anggaran yang dinilai tidak propandemi Covid-19.

Ada pemasangan security sistem elektronik alias palang parkir. Ada juga alokasi anggaran terkait belanja jasa tenaga pengamanan dengan nilai Rp400 juta.

Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) juga tercatat ada dana makan dan minum rapat DPRD Makassar. Nilainya mencapai Rp22,648 miliar.

Pengamat Pemerintahan dan Politik Unhas Andi Lukman Irwan mengatakan alokasi anggaran belanja jasa tenaga pengamanan itu harus dijelaskan secara utuh. Jika belanja untuk makan dan minum tenaga pengamanan itu benar. Namun, jika dana tersebut untuk pengadaan jasa pengamanan swasta bisa dipertanyakan.

Pasalnya secara aturan, ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan hal tersebut, yakni Satpol PP. Sehingga sangat unik jika ada tenaga pengamanan lainnya.

“Mungkin itu makan minum jika ada pengamanan dari pihak kepolisian. Tetapi, jika tambahan jasa pengamanan lain, harus dijelaskan agar tidak menimbulkan tanda tanya,” ungkap Lukman, kemarin.

Seharusnya, kata dia, DPRD Makassar mendukung refocusing anggaran yang bisa dikurangi untuk penanganan Covid-19. Biaya makan dan minum rapat salah satunya.

Pasalnya, di tengah masa pandemi, diinstruksikan kegiatan kebanyakan dilakukan secara virtual alias tidak tatap muka. Sehingga anggaran makan dan minum tidak besar.

“DPRD harus memberikan contoh. Minimalisir anggaran yang bisa dikurangi untuk penanganan Covid-19,” sarannya.

Peneliti senior Lembaga Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman menilai anggaran makan dan minum rapat DPRD Makassar sangat besar. Dengan anggaran sebesar itu, DPRD Makassar seolah-olah hendak makan besar.

Anggaran besar tersebut dinilai tidak mencerminkan kepekaan mereka terhadap masyarakat miskin di tengah pandemi Covid-19. Padahal, banyak warga yang butuh bantuan ekonomi.

Pertanyaan utamanya adalah apakah pada masa pandemi Covid-19 ini tetap banyak dilakukan rapat secara besar-besaran yang menghadirkan banyak orang?

Padahal, imbauan pemerintah adalah mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang untuk tatap muka langsung.Semuanya diupayakan dilakukan virtual sehingga seharusnya anggaran makan dan minum juga idealnya ikut berkurang.

“Anggaran miliaran untuk makan minum seharusnya tidak sebanyak itu. Ayo sebutkan berapa banyak yang ikut sekali rapat dan berapa volume rapatnya,” kata Herman.

Herman juga menuturkan seharusnya pada masa pandemi Covid-19, semua alokasi anggaran yang tidak urgen diarahkan untuk kepentingan publik. Semua pihak harus saling membantu dalam penanganan dampak pandemi.

“Di Makassar penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi, sehingga butuh kerja sama untuk penanganannya,” ucapnya.

Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengaku enggan mengomentari alokasi anggaran tersebut. Dia menyarankan untuk mengonfirmasi langsung ke Sekretaris DPRD Makassar.

“Konfirmasi langsung ke Sekwan. Mereka itu yang susun anggaran,” katanya.

Plt Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani yang berusaha dikonfirmasi tidak merespons. Telpon dan pesan WhatsApp pun tidak digubris hingga berita ini diturunkan. (edo)

Bagikan berita ini:
7
6
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar