Pakar Hukum: Polemik TWK Pegawai KPK Harus Dijelaskan Tuntas

Jumat, 18 Juni 2021 15:25

Ilustrasi: Aksi dukungan terhadap pegawai KPK yang dipecat. Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasisw...

FAJAR.CO.ID,JAKARTA— Pakar Hukum Suparji Ahmad menyarankan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK harus segera diselesaikan dengan transparan dan tuntas.

Pasalnya, jika polemik tersebut tidak secepatnya diselesaikan dikhawatirkan akan terus menjadi bola liar di tengah publik.

“Persoalan TWK harus dijelaskan kepada publik secara transparan dan tuntas,” kata Supardji dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

“Seharusnya, hal sensitif semacam ini tidak menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat,” sambungnya.

Menurut Suparji, banyak hal yang masih mengganjal terkait hasil TWK. Misalnya soal ukuran lulus dan tidak lulus.

Kemudian, lanjutnya, kenapa pertanyaan setiap orang berbeda-beda.

“Maka wajar saja bila yang tidak lulus TWK menggugat hal ini. Karena memang tidak dijelaskan secara mendetail,” tuturnya.

“Hasil TWK disebut sebagai rahasia negara harus dijelaskan dasar hukumnya. Pasalnya, belum ada kepastian hukum yang mendasari hal tersebut,” sambungnya.

Karena itu, tambah Supardji, peralihan dari status non PNS ke PNS tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Akan tetapi dengan tidak transparannya TWK ini cenderung merugikan pihak yang tidak lolos.

“Para pegawai yang tidak lolos tidak diberi kepastian hukum kenapa mereka tidak lolos. Oleh sebab itu TWK akhirnya menjadi polemik yang mengundang asumsi liar,” tandas Supardji.(muf/pojoksatu)

Bagikan berita ini:
5
7
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar