Tak Kerja Terima Insentif, Laskar Pajak Jadi Celah Penyimpangan

Jumat, 18 Juni 2021 11:10

Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebocoran insentif terjadi pada Laskar Pajak di Bapenda Makassar. Ada pula kebocoran insentif pada perolehan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar seharusnya tidak menerima insentif penarikan PPJ. Kebocoran insentif ini menjadi temuan BPK pada 2020 lalu.

Kepala Inspektorat, Zainal Ibrahim menjelaskan, PPJ pada 2020 lalu sebesar Rp10,4 miliar. Pajak ini diperoleh dari setiap titik lampu jalan di Kota Makassar. PLN menyetorkan pajak penerangan jalan yang dipotong dari transaksi pembelian token atau tagihan listrik pelanggan sebesar 10 persen.

Nah, BPK mempertanyakan insentif yang ditarik Bapenda dari PPJ tersebut. Pertimbangannya, definisi insentif hanya jika pegawai atau pejabat memiliki kontribusi terhadap pendapatan yang dimaksud.

Menurut BPK, Bapenda tak semestinya menerima insentif, karena pajak penerangan jalan langsung ditransfer PLN ke rekening Pemkot Makassar. “Ini dipermasalahkan BPK sejak audit pendapatan 2018. Sudah diatensi sebenarnya dan juga sudah dipertanyakan oleh KPK,” bebernya.

Setelah dianalisis oleh BPK, Bapenda seharusnya tidak menerima insentif. Pajak langsung masuk ke rekening daerah tanpa ada usaha dari Bapenda.

Keberadaan Laskar Pajak juga menjadi celah penyimpangan. Dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan peningkatan kapasitas Laskar Pajak di Bapenda tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Gaji Laskar Pajak di Bapenda dianggarkan sebesar Rp5 miliar lebih. Sementara BPK menganggap ada ada pembayaran gaji atau honor sekitar Rp400 juta yang tidak diyakini. Hal inilah yang kemudian membuat Bapenda dikenai sanksi.

Bagikan berita ini:
1
3
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar