FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Demokrat Rachlan Nashidik menyebut peresmian Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dinilai perbuatan atau gerakan melawan hukum atau konstitusi.
Alasannya menurut politisi Demokrat ini, karena kontitusi Indonesia saat ini melarang jabatan presiden lebih dari dua periode.
“Ini jelas gerakan melawan konstitusi,” ujar politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, menanggapi peluncuran Seknas Jokpro 2024 yang rencananya digelar hari ini, Sabtu (19/6/2021).
Jelas Rachlan, Presiden Joko Widodo tidak sama dengan Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden kedua RI Soeharto. Mereka bisa menjabat lama karena sistem politik saat itu.
“Soekarno berkuasa puluhan tahun. Soeharto berulang jadi Presiden. Tapi mereka bisa begitu karena sistem politik otoriter, ditopang konstitusi darurat tanpa batasan masa jabatan Presiden,” kata dia lewat akun Twitter @RachlanNashidik.
“(Sekarang) konstitusi kita bilang kini cuma boleh dua periode. Jadi ini jelas gerakan melawan konstitusi,” ucap Rachlan Nashidik melanjutkan.
Preseden Buruk Bagi Demorkasi Indonesia
Wacana presiden 3 periode dengan memunculkan duet Jokowi- Prabowo dianggap mengutak-atik konstitusi. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia.
Pengamat politik meminta agar Presiden Jokowi jangan menerima rayuan politik semacam ini.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, memunculkan wacana presiden tiga periode dengan menduetkan Jokowi-Prabowo merupakan preseden buruk.
“Ini preseden buruk untuk wujudkan presiden baik. Rakyat itu bukan hanya perlu presiden, tapi perlu presiden yang baik. Presiden yang baik itu tidak hanya lahir dari pribadinya, tetapi dari sistem dan lingkungannya,” ujar Robi, Jumat (18/6/2021).
Robi mengatakan, para pengusung Reformasi sudah sepakat bahwa presiden itu maksimal dua periode, dengan masing-masing periode selama lima tahun.
“Kalau kemudian ini diutak-atik, akan jadi preseden buruk. Kenapa? Pertama, seperti tidak ada lagi kader terbaik Indonesia yang mampu menjadi presiden,” jelasnya.
“Kedua, distribusi kekuasaan itu tidak hanya horizontal, tetapi vertikal. Ada anak bangsa lainnya yang perlu diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin,” jelasnya.
Dia pun berpesan agar Jokowi tidak menerima rayuan politik menjadi presiden tiga periode.
“Pak Jokowi jangan terima rayuan politik seperti itu, cukup dua periode, jadilah guru bangsa, jadilah bapak bangsa,” katanya seperti dilansir sindonews.
Seperti diketahui, Seknas Jokpro 2024 akan diresmikan di Jalan Tegal Parang Selatan I No. 37, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021) pukul 12.00 WIB sampai selesai atau hari ini.
Di sela-sela syukuran, akan ada semacam diksusi dengan menghadirkan tiga narasumber dari internal.
Yaitu, penasihat Jokpro 2024 M Qodari, Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono W dan Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan.
Disebutkan, Jokpro 2024 adalah organisasi yang menghimpun para pendukung pasangan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024.
Sekaligus mengampanyekan dan menyebarluaskan gagasan Jokowi-Prabowo 2024 pada seluruh masyarakat Indonesia. (pojoksatu/fajar)
