Anggaran ‘Jumbo’ untuk Pencitraan Bukti DPRD Tak Peka

Selasa, 22 Juni 2021 11:21

Ilustrasi/Legislator

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Belanja “pencitraan” DPRD Makassar mencapai Rp9,405 miliar dianggap terlalu besar. Padahal, ekonomi masyarakat sedang jatuh.

Dampak pandemi Covid-19, jumlah warga miskin di Kota Makassar kini mencapai angka 49 ribu. Bertambah 4.000-an dari angka sebelum koroan melanda dunia, yakni 45 ribu warga miskin.

Peneliti senior Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman mengatakan alokasi dana pencitraan DPRD ini sangat tidak mencerminkan kepedulian masyarakat. Selaku perwakilan rakyat, mereka hanya peduli dengan citra pribadi tanpa melihat permasalahan warga.

“Berapa banyak reklame yang mau dibuat dengan angka miliaran tersebut. Belum lagi ada pengadaan studio video dan film sebesar Rp885 juta. Kedua anggaran ini tanda tanya karena ada studio baru ada juga yang belanja pembuatan film lagi,” kata Herman, kemarin.

Pengadaan di sekretariat DPRD adalah merupakan kebutuhan anggota DPRD dan perangkat dewan lainnya. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sehingga pihak pengawas seperti Inspektorat mestinya mengawasi ketat proses penganggaran agar tidak ada penyalahgunaan. Salah satu contohnya adalah pembayaran dua kali yang dilakukan mantan Bendahara DPRD Kota Makassar, Muh Taufik.

“Harus diawasi secara utuh ini alokasi anggaran, tidak boleh tidak. Semua warga harus ikut memantau dan laporkan jika ada yang diketahui ada penyimpangan,” ucapnya.

Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) Muh Ansar mengatakan potensi pelanggaran dan penyalahgunaan anggara di DPRD sangat mungkin terjadi. Cara yang banyak dilakukan adalah dengan memecah alokasi anggara menjadi pengadaan langsung.

Bagikan berita ini:
9
9
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar