Kepala BKN Sebut Hasil TWK Pegawai KPK Ada pada Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT

Selasa, 22 Juni 2021 22:26

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berdalih pihaknya tak memegang hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bima lantas melempar hasil TWK itu ke Dinas Psikologi TNI AD.

“BKN menerima hasil TWK, hasilnya kumulatif semuanya, hasilnya dalam dokumen bersegel, saat ini hasil sudah di KPK, BKN sudah tidak punya dokumen itu,” kata Bima saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).

Bima menuturkan, data yang diminta oleh para pegawai KPK itu berada di Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu, karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang. Kalau kami minta, maka kami akan minta pada pemilik instrumen data-data itu karena instrumen tidak di kami. Kalau Indeks Moderasi Bernegara-68 ada di Dinas Psikologi AD, profiling-nya di BNPT,” ucap Bima.

Bima tak memungkiri, sempat berkomunikasi dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT. Menurutnya, kedua lembaga itu mengatakan bahwa hasil asesmen yang dipegangnya bersifat rahasia. ’’Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, saya tanya BNPT kalau profiling bisa diminta enggak, ini profiling didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” ungkap Bima.

’’Jadi saya sampaikan ini menurut Dinas Psikologi AD dan BNPT rahasia. Jadi bukan saya yang menyampaikan rahasia tapi pemilik informasi itu. Karena saya sebagai asesor mempunyai kode etik, kalau menyampaikan yang rahasia bisa kena pidana,” imbuhnya.

Meskipun bersifat rahasia, informasi tersebut masih bisa dibuka jika adanya putusan pengadilan. Sebab dengan putusan pengadilan, pihak-pihak pelaksana dari masing-masing institusi tidak dinyatakan bersalah. ’’Apakah bisa dibuka? Ya bisalah. Semua informasi di Indonesia ini bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan supaya orang-orang yang memberi informasi ini tidak disalahkan,” tegas Bima. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
6
7
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar