Wabup Gowa Bersama LSM Keluhkan Penambang Ilegal di DAS Jeneberang

Selasa, 22 Juni 2021 21:11

IST

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aksi penambangan pasir ilegal atau liar, belakangan ini terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Je’neberang Gowa. Kejadian ini membuat beberapa warga dan pemerhati lingkungan merasa terganggu.

Pasalnya, ketika turun hujan, warga yang bermukim di sekitar Jeneberang kini mulai merasa was-was. Beberapa kali air dari sungai tersebut merembes. Bahkan membanjiri lingkungan mereka, sehingga rumahnya terendam.

Memasuki musik penghujan di bulan Juni, masyarakat mulai resah. Hingga membuat laporan lewat Lembaga Survey Masyarakat (LSM), Lembaga Poros Rakyat terkait Dugaan Pengrusakan Lingkungan di DAS Je’neberang.

Kemudian diteruskan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan. Kehutanan (BPPHLHK) Sulawesi Selatan.

Aktivis Lembaga Poros Rakyat, Ainun Najib mengatakan yang menjadi konsep dasar pelaporan yakni menginginkan bahwa sungai Jeneberang itu kembali pada struktur awalnya.

Pasalanya kata Ainun, saat ini telah terjadi keamburadulan aktivitas penambangan yang ada di sungai Jeneberang ini. Ada dua kategori penambang, legal dan ada ilegal.

“Nah keduanya ini sama-sama sudah dianggap tidak wajar. Cara menambangnya sudah di luar dari aturan,”ucapnya.

Telah diperiksa atau uji kelayakan cara menambangnya, ternyata keluar dari titik koordinat aturan. Kerusakan itu cukup parah, karena terjadinya pengikisan di area dasar.

“Lapisan sampocket (tingkatan) satu sampai ke lapisan dua seharusnya sudah tidak boleh digarap. Tetapi realita yang terjadi, penambang diduga mengambil material-material pasir di sungai sehingga terjadilah kerusakan fisik dilapisan tersebut,”ucapnya.

Ketua Lembaga Poros Rakyat, M Jaffar Siddiq mengatakan sejauh ini diketahui ada 15 perusahaan yang terlibat dalam penambangan di Je’neberang. Perusahaan ini akan diselidiki siapa yang melanggar.

“Makanya kami datang ke kantor Gakkum BPPHLHK Sulawesi Selatan, membicarakan hal ini. Membicarakan DAS yang sifatnya tidak bisa atau dilarang untuk digarap,”ucapnya.

Pihak LSM mendesak agar kiranya mampu melestarikan kembali alam di Gowa. Kemudian masalah ini dapat di proses.

Kepada FAJAR, Selasa, 22 Juni saat di wawancara. Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf mengatakan terkait penambangan yang ada di DAS Jeneberang, Pemkab Gowa tidak pernah memberikan izin melakukan penambangan. Sebab di tahu bahwa kegiatan itu bisa merusak ekosistem dan lingkungan.

“Kalau mereka bilang izin dari camat setempat itu tidak ada. Pemerintah Gowa akan tuntut aparat yang mengaku kasih izin. Kalau izin oenambangan itu letaknya di Pemprov,” ucapnya .

Lanjutnya, kalau ada laporan dari masyarakat akan hal penambangan memang telah ditindaklanjuti dengan cepat. Rata-rata hasilnya sudah banyak kasus yang berakhir di pegadilan.

“Sekarang kembali lagi aksi penambangan ini terjadi, makanya kembali lagi ini mesti dibicarakan dan dicari solusinya,” ucapnya.

Sementara itu dari pihak BPPHLHK Sulawesi Selatan, Saat di Konfirmasi, Kepala Balai Gakkum LHK Sulsel, Dodi Kurniawan enngan berkomentar.

Kendati demikian ia mengiyakan akan meninjau lokasi DAS Jeneberang terlebih dahulu. (wis)

Bagikan berita ini:
1
1
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar