Beasiswa Berseliweran, Anak Didik Pemasyarakatan Juga Butuh

  • Bagikan

Oleh: Arman

(Pemerhati Andikpas Sulawesi Selatan)

Berjubel penawaran beasiswa kembali berseliweran di linimasa media sosial kita. penawaran yang memanjakan para peserta didik. Bisa kuliah di Universitas terbaik di dalam dan luar negeri, plus disokong dengan macam-macam tunjangan.

Namun dari sekian banyaknya penawaran tersebut, sepatutnya ada yang menaruh perhatian pada peserta didik di pemasyarakatan. Mereka juga butuh pendidikan yang baik walau sedang mendekam di balik jeruji. Tujuannya sederhana, untuk mengobati rohani dan mentalitasnya yang sedang sakit, ditambah keterampilan sederhana untuk bekal penghidupannya kelak.

Mereka adalah anak didik pemasyarakatan (Andikpas), seperti di sekolah, sesungguhnya mereka adalah peserta didik juga, hanya saja sekolahnya di luar dari biasanya. Hak-hak mereka dijamin oleh konstitusi negeri ini.

Ya, benar! salah mereka, berkonflik dengan hukum, itu perbuatannya. Namun coba tengok apa yang melatarbelakanginya, beragam kerumitan problem sosial yang dihadapi sebagai seorang anak, belum matang untuk mengambil keputusan. Pastinya, ada hak mereka yang tidak dipenuhi, ada kewajiban orang dewasa terhadap mereka yang tidak terlaksanakan, dan ada kealpaan peran instrumen negara kepada mereka.

Kehadiran negara diperlukan untuk menopang yang berprestasi, menyemangati yang biasa-biasa saja, dan memperbaiki yang gagal sebagai korban dinamika sosial kemasyarakatan.

Mereka kini mendekam di bilik terali besi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), mengisi masa pidananya masing masing. Perlu diingat bahwa di sini mereka bukan dihukum tapi dibina.

Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, mereka dibina agar kelak menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kewajiban pembinaan itu kini melekat pada LPKA di tengah keterbatasannya. Terbatas dalam segala hal. Kuantitas SDM sipir pembina Andikpas tidak sebanding dengan beban kerja, apalagi soal kualitas, tidak tersedia anggaran memadai untuk melatih mereka untuk menjadi profesional dalam pembinaan Andikpas. Soal sarana prasarana penunjang pembelajaran juga bernasib sama, belum maksimal.

Di lain sisi pembinaan Andikpas sedikit berbeda, latar belakang sosial dan keadaan psikologis andikpas memerlukan pendekatan berbeda.

Di balik keterbatasan tersebut, LPKA berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pembinaan, pendidikan, perawatan, dan pengawasan terhadap Andikpas.

Dalam hal pembinaan mencakup dua aspek: pertama, pembinaan kepribadian dengan dengan beragam kegiatan untuk mewujudkan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran intelektual (pengetahuan), kesadaran hukum, dan mengintegrasikan Andikpas kembali ke masyarakat. Kedua, pembinaan kemandirian berupa program pengembangan bakat dan keterampilan untuk usaha mandiri dan Industri kecil.

Pembinaan yang disajikan terfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial. Tingginya tingkat kecemasan Andikpas akan penerimaan masyarakat setelah bebas perlu menjadi perhatian. Layanan konseling dengan pendekatan psikologis dan kegiatan positif penunjang lainnya akan membantu dalam memulihkan kesehatan mental mereka.

Selain LPKA, peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga sangat penting dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mulai dari tahap penyidikan (pra adjudikasi), pendampingan di persidangan (adjudikasi), dan setelah pengadilan (post adjudikasi) sebagai klien pemasyarakatan untuk kepentingan terbaik bagi Andikpas.

Jika diurai lebih jauh ragam kebutuhan pembinaan Andikpas begitu kompleks. Tentunya kewajiban partisipasi dalam pembinaan tersebut menjadi tanggung jawab semua elemen terkait. Adanya sedikit perhatian pada pendanaan pembinaan Andikpas tentu akan berkontribusi pada pembangunan kepribadian Andikpas.

Adapun pendidikan paket penyetaraan tetap sangat bermafaat untuk menjamin keberlangsung masa pendidikan mereka, namun akan lebih baik jika substansi pembinaan pendidikan tersebut dapat berbuah hasil kesadaran, terjadi perubahan pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik dan produktif. Hal tersebut tentunya menuntut penyajian pola pendidikan yang terencana dan berkelanjutan dengan intensitas pertemuan terstandar dan kualitas sajian materi yang komprehensif.

Sekali lagi mereka juga adalah anak negeri ini, negara berkewajiban memfasilitasi memenuhi hak pendidikan mereka. Beragam aturan beserta turunannya menjelaskan hal tersebut. sebut saja UU Sistem Pendidikan Nasiona (20/2003), UU Sistem Peradilan Anak (11/2012), dan Kepres tentang Konvensi Hak-Hak Anak (36/1990)

Semuanya tampak ideal, namun untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal sepertinya sulit dengan instrumen penunjang yang serba terbatas, sedikit cucuran beasiswa dari lembaga donor manapun tentu sangat berguna bagi pengembangan karakter mereka, 1.997 Andikpas yang tersebar pada UPT Pemasyarakatan di tiap Provinsi (SDP 10/06/2021).

Entah bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasannya. Dapat berupa tenaga pendamping professional, sarana pendidikan, atau pelatihan bagi para pembina andikpas.

Kiranya para Andikpas nantinya ketika keluar dapat diterima dengan baik di masyarakat, menjadi motivator di lingkungannya, menularkan virus kebaikan dan optimisme, hidup lebih positif dan produktif. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan