Pecah Proyek Jadi Siasat di DPRD Makassar, Item Diperbanyak agar Bisa Penunjukan Langsung

Rabu, 23 Juni 2021 12:00

ILUSTRASI. Pecah Proyek Jadi Siasat di DPRD Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Alokasi besar untuk DPRD Makassar terus terkuak. Terbaru, anggaran renovasi bangunan/gedung.

Setelah anggaran makan dan minum rapat sebesar Rp22,648 miliar, muncul lagi biaya pemeliharaan Kantor DPRD Makassar, pos jaga, taman, dan renovasi rumah negara.

Penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat ada 20 paket pemeliharaan gedung. Total anggarannya mencapai Rp1,337 miliar.

Semuanya dikerjakan dengan pengadaan langsung (PL) alias tidak melalui tender. PL ini mengungkinkan karena dalam proyek yang sama, anggarannya dipecah menjadi beberapa item, sehingga nilai per item tak melampaui Rp200 juta.

Nilai proyek bervariasi. Mulai Rp20 juta hingga Rp102 juta. Sejauh ini, pihak Sekretariat dan anggota DPRD Makassar belum membeberkan ihwal pemecahan proyek yang sejatinya bisa ditenderkan ini.

Peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman mengatakan pihak DPRD Makassar harus menjelaskan alokasi dana itu. Jangan sampai hanya siasat untuk menghindari tender agar bisa membaginya melalui penunjukan langsung.

Idealnya, dana untuk bangunan tersebut bisa dipending atau dialihkan ke sektor yang sangat urgen dan substantif. Misalnya, dana itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Apalagi, sejak tahun lalu, banyak warga yang mengalami masalah ekonomi karena pandemi Covid-19. Untuk bisa meringankan beban mereka, harus mendapatkan intervensi. Ssalah satunya dengan pengalihan dana tak penting di DPRD Makassar untuk mereka.

Bagikan berita ini:
2
9
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar