Ketika Wakil Rakyat Pesta Makan Minum di Atas Gizi Buruk Rakyat

  • Bagikan

Oleh: Aswar Hasan
(Dosen Fisip Unhas)

FAJAR.CO.ID -- Biaya makan dan minum rapat anggota DPRD Kota Makassar sebesar Rp22,648 miliar (Harian Fajar, 18 Juni 2021) ditambah anggaran "jalan-jalan" alias perjalanan dinas juga puluhan miliar. Sementara anggaran gizi buruk untuk rakyat hanya Rp172 juta (FAJAR, 17 Juni 2021).

Tidak puas dengan anggaran makan dan "jalan-jalan" yang melimpah, anggota dewan juga masih butuh pencitraan dengan biaya Rp9,1 miliar. Biaya pencitraan di tengah pandemi Covid-19 itu bentuk penegasan rendahnya tingkat kepekaan parlemen pada masyarakat, kritik Presidium FIK Ornop, Haswandy Andy Mas (FAJAR, 21 Juni 2021).

Berita tersebut adalah fakta dari hasil investigasi reporter di lapangan dan hingga tulisan ini dibuat. Belum terbantahkan atau terkoreksi oleh pihak terkait kepada media yang memuatnya, sesuai kaidah jurnalistik untuk hak jawab atau hak koreksi.

Jika ada, seharusnya juga dimuat secara proporsional di halaman yang sama. Artinya, apa yang diberitakan itu hingga kini, benar adanya. Namun, penulis jadi geli campur heran dengan sejumlah tanda tanya ketika membaca advertorial Kareba Parlementa DPRD Kota Makassar yang justru dimuat di media lain.

Judul advetorialnya; "21 Miliar Anggaran Makan Minum DPRD untuk Rakyat". Advertorial tersebut semacam klarifikasi -namun, tidak tepat jika dikatakan koreksi, tetapi hanya berupa rincian atas anggaran makan minum yang miliaran rupiah itu.

Rincian "klarifikasi advertorial pihak DPRD Kota Makassar itu pun mengundang tanda tanya. Misalnya, untuk makan minum dipatok Rp180 ribu, sementara fakta investigasi di lapangan, masyarakat hanya mendapat kue-kue dan nasi kotak.

  • Bagikan