Ketika Wakil Rakyat Pesta Makan Minum di Atas Gizi Buruk Rakyat

  • Bagikan

Oleh: Aswar Hasan
(Dosen Fisip Unhas)

FAJAR.CO.ID -- Biaya makan dan minum rapat anggota DPRD Kota Makassar sebesar Rp22,648 miliar (Harian Fajar, 18 Juni 2021) ditambah anggaran "jalan-jalan" alias perjalanan dinas juga puluhan miliar. Sementara anggaran gizi buruk untuk rakyat hanya Rp172 juta (FAJAR, 17 Juni 2021).

Tidak puas dengan anggaran makan dan "jalan-jalan" yang melimpah, anggota dewan juga masih butuh pencitraan dengan biaya Rp9,1 miliar. Biaya pencitraan di tengah pandemi Covid-19 itu bentuk penegasan rendahnya tingkat kepekaan parlemen pada masyarakat, kritik Presidium FIK Ornop, Haswandy Andy Mas (FAJAR, 21 Juni 2021).

Berita tersebut adalah fakta dari hasil investigasi reporter di lapangan dan hingga tulisan ini dibuat. Belum terbantahkan atau terkoreksi oleh pihak terkait kepada media yang memuatnya, sesuai kaidah jurnalistik untuk hak jawab atau hak koreksi.

Jika ada, seharusnya juga dimuat secara proporsional di halaman yang sama. Artinya, apa yang diberitakan itu hingga kini, benar adanya. Namun, penulis jadi geli campur heran dengan sejumlah tanda tanya ketika membaca advertorial Kareba Parlementa DPRD Kota Makassar yang justru dimuat di media lain.

Judul advetorialnya; "21 Miliar Anggaran Makan Minum DPRD untuk Rakyat". Advertorial tersebut semacam klarifikasi -namun, tidak tepat jika dikatakan koreksi, tetapi hanya berupa rincian atas anggaran makan minum yang miliaran rupiah itu.

Rincian "klarifikasi advertorial pihak DPRD Kota Makassar itu pun mengundang tanda tanya. Misalnya, untuk makan minum dipatok Rp180 ribu, sementara fakta investigasi di lapangan, masyarakat hanya mendapat kue-kue dan nasi kotak.

Sekitar Rp20 miliar anggaran makan minum tersebut lewat penunjukan langsung. Cara dan proses penunjukan langsung tersebut tentu mengundang pertanyaan ("curiga").

Model ("modus") penunjukan langsung dengan memecah menjadi beberapa item, juga terjadi pada pemeliharaan gedung tempat tinggal rumah negara (menjadi 7 item), pemeliharaan gedung kantor tempat kerja menjadi 9 item. Semuanya lewat penunjukan (FAJAR, 23 Juni 2021).

Media Adalah Mitra

Sangat disayangkan jika DPRD, dimana para anggota dewan yang berhikmat untuk rakyat, menunjukkan gelagat ingin membungkam media sebagaimana judul headline (FAJAR, 23 Juni 2021). Seharusnya mereka berkolaborasi secara sinergis mengawal kepentingan rakyat dan bersikap kritis kepada pemerintah.

Menuduh berita media menggiring opini publik dengan berita menyesatkan, sebagaimana konten advertorial DPRD Kota Makassar, patut disesalkan, karena terkesan tendensius dengan bahasa yang bernuansa kemarahan.

Tradisi luhur dalam politik untuk siap dikritik dan berbeda, rupanya tidak teraktualisasi dengan baik dalam relasi media untuk rakyat di DPRD Kota Makassar. Memang, terasa memalukan ketika para anggota dewan yang terhormat dikritik, karena lebih memilih mengedepankan biaya makan dengan porsi besar, ketimbang biaya pemberdayaan rakyat yang terpuruk karena pandemi.

Saat ini, panjang antrean pengangguran kian bertambah akibat pandemi Covid-19. Persentase angka kemiskinanan kian meningkat. Rakyat kian menderita. Rakyat yang korban itu bingung dan tidak tahu bagaimana lagi cara mencari makan untuk hidup. Sementara para wakilnya juga "bingung memilih makanan apa yang cocok dan enak untuk ia makan selagi rapat". Uang yang miliaran untuk makan minum mereka itu, entah bagaimana caranya untuk menghabiskannya.

Pernah, ada anggota DPRD berkata kepada saya; "Kami berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil rakyat, maka wajar dan pantas kalau kami sebagai wakil rakyat yang harus terlebih dahulu disejahterakan dan difasilitasi, barulah kemudian giliran rakyat yang kami wakili. Kalau para wakil rakyat saja tidak bisa disejahterakan dan difasilitasi oleh negara lewat pemerintah, maka bagaimana mungkin negara lewat pemerintah bisa menyejahterakan rakyatnya?".

Logika argumentasi sang wakil rakyat tersebut, sepintas masuk akal. Namun, juga sekaligus rentan mengandung kesan tukang peralat rakyat. Betapa kerap nyaring terdengar suara demi rakyat. Mereka pun kadang menggebrak meja dan saling berebut mikrofon demi bersuara lantang untuk rakyat.

Namun setelahnya, nasib rakyat yang konon mereka perjuangkan itu, tetap tidak berubah. "Kau masih seperti yang dulu", sementara para wakilmu, tidak lagi seperti yang dulu". Nomor HP telah berubah seiring perubahan penampilannya.

Kalau dulu semasa masih berstatus calon anggota dewan, rajin mengunjungi dan menyapamu sebagai rakyat, sembari menitip amplop. Kini, kamulah sebagai rakyat yang mencari dan mendatangi mereka, namun susah ketemunya, karena mereka saat ini, sibuk rapat anggaran dan perjalanan dinas.

Meski pun demikian, di antara perilaku anggota dewan yang kerap dipersoalkan itu, masih ada juga anggota dewan yang baik dan peduli terhadap rakyat. Sekalipun mereka itu tak bisa atau belum bisa berbuat banyak sebagaimana seharusnya secara ideal untuk rakyat.

Biasanya, mereka yang idealis itu, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka kerap dituduh melawan arus, sok suci dan tak bisa mengerti "gaya hidup politikus". Ketika diberi pilihan mau loyal pada partai atau loyal kepada rakyat, maka secara terpaksa harus loyal kepada partai (berikut pimpinannya). Maka rakyat pun ditinggal sejenak. Meski pun ini bisa jadi bersifat kasuistik. Betapa tidak, karena partai didirikan dan eksis berdiri karena rakyat. Meski pun konon itu hanya di atas kertas atau hanya sekadar retorika politik.

Menjadi rakyat memang identik sebagai objek penderita. Dan, penderitaan itulah yang efektif dan laris sebagai jualan politik. Terutama jika pada musim pilkada atau menjelang pemilihan anggota legislator. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan