OPD Pimpinan Rudy Djamaluddin Ternyata Dominasi Utang Pemprov

Kamis, 24 Juni 2021 06:52

Kepala Dinas PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang dikepalai Rudy Djamaluddin, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ternyata mendominasi jumlah utang yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kondisi utang yang ada di Pemprov saat ini ada yang sudah memiliki Surat Perintah Membayar (SPM) dan masih ada yang belum sama sekali.

Berdasarkan rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan I APBD Pemprov Sulsel 2021 di Ruang Komisi B, Gedung Tower DPRD Sulsel, Rabu, (23/6/2021) sempat membahas terkait kondisi utang yang ada di Pemprov.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, utang Pemprov yang ada sebelumnya bisa saja menyentuh angka Rp123 miliar. Namun yang diakui sebagai utang setelah melewati tahap review, sebesar Rp92,715 miliar.

Utang yang diakui itu pun terbagi lagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yang masuk zona hijau, yakni utang yang sudah ber-SPM atau sudah dilengkapi secara administrasi sebesar Rp57, 795 miliar. Kemudian yang masuk zona kuning, yakni utang yang masih perlu dilengkapi pemberkasannya sebesar Rp34,920 miliar.

Ia menjelaskan, utang yang belum memiliki SPM masih sementara diselesaikan oleh masing-masing OPD. Utang tidak ber-SPM ini terbesar ada di Dinas PUTR.

“Rp34,920 miliar masuk zona kuning terbesarnya ada di Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Saya kasih contoh saja yang Rp30 miliar lebih hampir Rp31 miliar, keterangan kegiatannya tidak didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap,” ungkapnya dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan, pelunasan utang rencananya akan dilakukan melalui dua opsi, yakni dengan cara diparsialkan atau dimasukkan dalam anggaran APBD perubahan 2021.

Terpisah, Kepala Dinas PUTRI, Rudy Djamaluddin sebelumnya mengungkapkan, angka belanja di Dinas PUTR mengalami kenaikan. Pasalnya terdapat utang tahun 2020 yang mesti terbayarkan.

“Pengalokasian kembali tahun 2020 yang belum terbayarkan, sehingga angka belanja di tahun 2021 menjadi 1,6 triliun kurang lebih,” ujarnya, Selasa, (22/6/2021) kemarin.

Selain itu kata dia, APBD Pokok 2021 Dinas PUTR sebesar Rp887 miliar, kemudian mengalami revisi pada parsial satu dengan adanya dana PEN. (selfi/fajar)

Bagikan berita ini:
10
4
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar