Penanganan Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan Temukan Enam Masalah

Kamis, 24 Juni 2021 22:40

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, berdasar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2020 termasuk pemeriksaan terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pemerintah pusat, ditemukan enam masalah.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, memaparkan, hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2020 yang keluar setelah Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020, usai pandemi Covid-19 masuk ke Tanah Air.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap LKPP tahun 2020 terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan dalam sistem pengendalian interen,” ujarnya dalam keterangan isi pidatonya saat sidang paripurna dikutip, Kamis (24/6).

Agung merincikan, enam permasalahan tersebut diantaranya, pertama, terkait mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum disusun.

Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun. Ketiga, pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 Kementerian/Lembaga tidak memadai.

Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun.

Bagikan berita ini:
5
5
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar