Gubernur Papua Tolak Keputusan Mendagri Lalu Bersurat ke Jokowi Minta Sekdanya Diganti

Jumat, 25 Juni 2021 14:31

Gubernur Papua, Lukas Enembe

FAJAR.CO.ID, JAYAPURA–Penunjukan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh. Gubernur Papua, melalui surat yang dikeluarkan Kemendagri yang ditandatangani Dirjen OTDA atas nama Mendagri tanggal 24 Juni 2021, menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe terindikasi mal administrasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Lukas Enembe melalui Juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus di main hall kantor Gubernur Papua, Jumat (25/6).

Rifai Darus mengatakan, hingga saat ini perlu ditegaskan bahwa Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua.

Lanjutnya, Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh. Gubernur Papua.

“Selain itu kami melihat ada indikasi mal administrasi yang terjadi. Sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar,” jelasnya kepada awak media, Jumat (25/6) siang.

Diakuinya, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua.

“Namun sampai dengan praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada bapak Lukas Enembe diacuhkan dan tidak digunakan,” sesalnya.

Diakuinya, kondisi Gubernur Papua semakin baik, dan akan segera balik ke Jayapura pada awal Juli. Hal ini dipastikan berdasarkan komunikasi virtual yang dilakukan dirinya Kamis (24/6) kemarin.

Tak hanya menolak penunjukkan Plh Gubernur Papua, dalam surat yang dikirimkan Lukas Enembe ke Presiden Joko Widodo. Dirinya meminta bawahannya tersebut diganti.

Bagikan berita ini:
8
4
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar