Kubu Moeldoko Gugat Menteri Yasonna, Partai Demokrat: Ada Gejolak di Kabinet Jokowi

Sabtu, 26 Juni 2021 09:57

Moeldoko menghadiri KLB Demokrat di Sumut (ist)

Karena itu, gugatan ini menjadi upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta. Pihak yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.

Dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat kabupaten/kota maupun provinsi.

Selanjutnya, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah. (dal/fin).

Bagikan berita ini:
5
7
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar