FAJAR.CO.ID, MAKASSAR---Tak ada solusi bagi warga terdampak Covid-19 dari DPRD Makassar. Padahal, jika anggaran makan minum Rp22,6 miliar dialihkan separuhnya saja, akan banyak warga terbantu.
Banyak warga yang menjadi miskin karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor usaha pun tak lepas dari dampak mewabahnya korona virus.
Salah seorang warga yang mengalami PHK, Firman, mengatakan, dirinya kena PHK pada Agustus 2020. Kini, untuk menutupi kebutuhan hidupnya, dia menjadi pengemudi ojek online.
Hanya saja, sejak pandemi, penghasilan ojek online juga menurun drastis. Firman merupakan salah satu warga yang tidak tersentuh bantuan. Sebab, sebelum pandemi Covid-19, penghasilannya masih di atas UMP.
"Sedangkan yang dapat bantuan hanya yang sudah terdaftar sebelumnya," keluh Firman, Jumat, 25 Juni.
Ayah dua anak ini menceritakan kebutuhan yang paling sulit dia penuhi adalah cicilan rumah. Setiap bulan dia harus membayar cicilan hampir Rp2 juta. Belum lagi mesti menghidupi anak-istri.
Ia berharap DPRD Makassar dan pemkot memberi perhatian. Apalagi, anggaran konsumsi DPRD sangat besar.
"Semoga ada perhatian kepada kami yang terdampak pandemi, sekiranya anggaran bisa menyentuh kami," harapnya.
Pengamat pemerintahan Universitas Patria Artha Makassar (UPA) Bastian Lubis mengatakan pada masa pandemi Covid-19 semua harus ikut melakukan penghematan. Tidak terkecuali DPRD Makassar.
Pada masa Covid-19, kebanyakan aktivitas atau rapat dilakukan secara virtual, hanya sedikit yang tatap muka. Sehingga secara langsung juga akan berkurang alokasi anggaran makan minum.
"Ekonomi warga baanyak terdampak, sehingga harus disikapi. Jangan ada yang tidak peka. Anggaran pemerintah termasuk DPRD juga harus diarahkan ke sana, ini demi masyarakat," ungkapnya.
Rektor Universitas Patria Artha Makassar (UPA) ini juga menyoroti pemecahan anggaran yang dilakukan di DPRD Makassar. Biaya makan minum salah satunya.
Mekanisme tersebut, kata dia, bisa menjadi salah satu cara untuk bagi-bagi untuk kolega agar tidak ada proses tender yang memungkinkan ada persaingan.
"Ini kan untuk pengadaan setahun, kenapa dipecah-pecah? Seharusnya digabung saja dan ditender. Itu lebih baik," akunya.
Plt Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani yang dikonfirmasi mengarahkan ke Humas DPRD Makassar untuk lebih lengkapnya. "Tabe bisaki konfirmasi ke humas untuk lebih lengkapnya," ucapnya.
Sementara Kasubag Humas DPRD Makassar Taufiq Nadsir menghindari bertemu dengan FAJAR. Ia mengatakan, anggaran makan minum di DPRD Makassar diperuntukkan untuk rakyat. (edo)