Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong 6 Tahun, Komisi Yudisial Didorong Mengusut

Minggu, 27 Juni 2021 19:00

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari m...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) didorong untuk mendalami pemotongan hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari. Pasalnya hukuman penjara pinangki dipangkas sangat besar dari 10 tahun menjadi 4 tahun di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Vonis mencurigakan ini pun menuai sorotan publik. Bahkan anehnya, KY dinilai seperti ketakutan untuk mengomentari setiap putusan hakim yang dianggap menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat.

“Apalagi cuma dikomentari, ini teman-teman di Komisi Yudisial untuk komentar saja takut ini yang saya agak heran gitu ya,” kata mantan Ketua KY, Suparman Marzuki dalam diskusi daring, Minggu (27/6).

Suparman menjelaskan, KY seharusnya bisa melakukan eksaminasi putusan 10 tahun penjara kepada Pinangki Sirna Malasari yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal ini sebagai acuan untuk menelisik dugaan kekeliruan dalam putusan pada tingkat banding.

“Ketika di PT muncul pertimbangan yang aneh, yang lain maka patut diduga ada sesuatu yang tidak betul,” ujar Suparman.

Suparmen juga tak memungkiri, putusan hakim merupakan wilayah ruang gelap. Karena hanya hakim yang menangani perkara tersebut, bisa memutus setiap perkara yang diadilinya.

Berdasarkan pengalaman, lanjut Suparman, dalam menyeleksi calon Hakim Agung saat itu mengamini bahwa putusan pengadilan memang ruang gelap. Tidak hanya soal putusan, terkait pertimbangan dan alat bukti juga bisa dimainkan secara tidak profesional.

Bagikan berita ini:
2
4
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar