Koalisi Masyarakat Papua Ancam Demo Besar-besar, Partai Demokrat hingga Tokoh Adat Merespons

Senin, 28 Juni 2021 15:33

Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat saat memberikan keterangan pers di kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Minggu (27/6).(Yonathan/Cepos)

“Adanya Plh karena halangan sementara pejabat (Gubernur Papua). Ini untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan keuangan administrasi dan kemasyarakatan. Hal ini sudah biasa. Karena jika nanti pejabat definitif yang tidak berhalangan lagi, dengan sendirinya SK Plh itu akan tidak berlaku lagi,” tutur Natalis Tabuni, Minggu (27/6) kemarin.

Menurut Bupati Natalis Tabuni, apabila Gubernur Lukas Enembe kembali ke Papua maka SK Plh yang diberikan kepada Sekda Papua, tidak berlaku lagi. Sebab tujuan dari pada SK Plh adalah untuk membantu pejabat definitif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan harapan bahwa Plh harus koordinasi, menerima masukan dan pendapat dengan pejabat bersangkutan dalam hal ini gubernur.

“Untuk itu, yang terpenting adalah Plh Gubernur Papua harus terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe. Karena sebenarnya ini membantu gubernur supaya tidak terbebani dalam proses pengobatan, dimana tugas-tugas daerah telah ada yang membantu dan melaksanakannya,” tambahnya.

Permintaan agar tidak melakukan aksi demo damai juga disampaikan sejumlah tokoh adat Lapago. Bahkan tokoh adat Lapago mengeluarkan pernyataan sikap dan mengecam keras tindakan sebagian masyarakat yang dianggap sangat berlebihan menyikapi status Plh. Gubenur Papua, yang saat ini dilaksakan oleh pejabat Sekda Papua, Dance Yulian Flasy.

Bagikan berita ini:
5
2
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar