Koalisi Masyarakat Papua Ancam Demo Besar-besar, Partai Demokrat hingga Tokoh Adat Merespons

Senin, 28 Juni 2021 15:33

Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat saat memberikan keterangan pers di kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Minggu (27/6).(Yonathan/Cepos)

“Saya sampaikan itu tidak baik untuk kemarin (aksi penolakan warga). Saya sebagai ketua dewan adat Lapago, Provinsi Papua, menyampaikan tidak boleh ada demo-demo,” kata Ketua Dewan Adat Lapago Provinsi Papua, Agus Rawa Kogoya di Kampung Sereh, Sentani, Sabtu (26/6).

Menurutnya, penujukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubenur Papua, sebenarnya tidak ada yang harus dipersoalkan oleh masyarakat. Karena, itu sifatnya sementara dan bukan menggantikan gubenur. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk memahami status dan tugas Plh, sehingga tidak salah dalam menyikapinya. “Lukas itu, tetap dia jadi gubenur dan tidak ada yang ganti dia lagi. Program pemerintah itu, karena beliau lagi sakit,sehingga (diangkat) PLH,”jelasnya.

Bahkan, Agus meyakini kondisi seperti itu akan terjadi dimana-mana. Misalnya ketika gubenurnya berhalangan, bisa ditunjuk wakil sebagai Plh, atau ketika wagub sakit atau berhalangan maka Sekda yabg akan diangkat jadi Plh.

“Kalau tidak, bisa Asisten 1, itu hal biasa. Semua pasal ayatnya ada dalam situ (aturan pemerintah),” ujarnya.

Bagikan berita ini:
10
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar