Koalisi Masyarakat Papua Ancam Demo Besar-besar, Partai Demokrat hingga Tokoh Adat Merespons

Senin, 28 Juni 2021 15:33

Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat saa...

Disinggung soal Partai Demokrat yang sebelumnya sempat melayangkan memprotes keras dari surat Mendagri ini, menurut Yunus, hal ini dikarenakan partai melihat ada mekanisme dalam menjalankan roda pemerintahan yang tidak dijalankan dengan baik. Sekda Papua jika membangun komunikasi yang baik dengan gubernur diyakini tidak akan terjadi riak-riak seperti sekarang.

“Kami hanya ingin tidak ada yang membuat manuver kemudian menimbulkan dampak negatif. Gubernur ingin memimpin tanpa ada preseden yang melukai. Jadi komunikasi ini penting dan sekali lagi beliau juga tidak setuju dengan langkah turun ke jalan. Beliau tak mau ada yang bertepuk tangan dibalik aksi itu,” pungkasnya.

Permintaan untuk tidak melakukan demo hari ini, datang dari Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua yang juga Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom SE., M.Si.

Bupati Befa mengharapkan tidak perlu dilakukan demo berlebihan menanggapi hal tersebut. Karena demo besar-besaran menurutnya akan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak ingin Papua damai.

“Bapak Gubernur Lukas Enembe adalah Gubernur Papua hingga 2023 dan tidak akan ada yang menggantikannya. Oleh sebab itu, polemik yang berkembang terkait surat dari Dirjen Otda dan telah diklarifikasi agar tidak ditanggapi berlebihan sampai demo besar-besaran,”tegasnya, Sabtu (26/6).

Bagikan berita ini:
4
4
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar