Koalisi Masyarakat Papua Ancam Demo Besar-besar, Partai Demokrat hingga Tokoh Adat Merespons

Senin, 28 Juni 2021 15:33

Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat saa...

Menurutnya melakukan demo besar-besaran hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin Papua dalam keadaan damai dan nyaman. “Saya minta kepada semua pihak bahwa Bapak Lukas Enembe secara de facto dan de jure adalah Gubernur hingga 2023. Oleh seba itu tidak usah buat kisruh lagi,”bebernya.

“Sekda menjalankan fungsinya sebagai Sekda dan urusan lebih tinggi harus berkordinasi kepada Bapak Gubernur untuk meminta petunjuk, seperti dapat berkomunikasi melalui handphone selama Pak Gubernur berobat,” sambungnya.

Befa mengharapkan persoalan ini seharusnya tidak dibesar-besarkan dan persoalan seperti ini cukup diselesaikan oleh perwakilan DPR Papua yang meminta penjelasan ke Mendagri RI. “Bukan melakukan demo besar-besaran dan mengganggu eksebelitas keamanan di Papua ini,”Pungkasnya.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni juga angkat bicara terkait polemik penunjukan Plh. Gubernur Papua ini. Menurutnya penunjukan Plh Gubernur Papua kepada Sekda Papua ini adalah hal yang wajar. Karena SK Plh itu hal biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, jika bilamana pejabat definitif itu kalau ada halangan sementara.

Bagikan berita ini:
7
3
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar