Koalisi Masyarakat Papua Ancam Demo Besar-besar, Partai Demokrat hingga Tokoh Adat Merespons

Senin, 28 Juni 2021 15:33

Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak didampingi sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat saa...

FAJAR.CO.ID, JAYAPURA-Rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh masyarakat Papua yang menolak penunjukan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua, diminta untuk tidak dilakukan, Senin (28/6/2021) hari ini.

Permintaan untuk tidak menggelar demo damai tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Permintaan Gubernur Lukas Enembe, yang juga ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, agar masyarakat tidak melakukan demo damai, hari ini disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak.

Ricky Ham Pagawak mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua setelah dirinya bersama pengurus DPD Partai Demokrat menerima aspirasi masyarakat yang datang ke Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Jumat (25/6) lalu.

“Setelah berkoordinasi dengan ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Papua, beliau meminta untuk tidak dilakukan aksi demo damai,” ungkap RHP di dampingi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, di Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Minggu (27/6).

RHP menyebutkan ada dua hal penting yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe agar masyarakat Papua termasuk pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan aksi demo damai, Senin (28/6) hari ini.

Pertama, Gubernur Lukas Enembe mengingatkan tentang persiapan pelaksanaan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua yang tinggal kurang lebih 100 hari.

Terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh panitia maupun para atlet Papua yang akan turun berlaga membawa nama baik Papua di kancah olahraga nasional, Gubernur Lukas Enembe meminta agar seluruh masyarakat termasuk pengurus dan kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, untuk menjaga ketertiban dan persiapan-persiapan yang dilakukan.

“Kota ini (Kota Jayapura, red), Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika, harus dalam keadaan aman dan tentram,” ucap RHP menyampaikan imbauan dan arahan Gubernur Lukas Enembe.

Hal kedua yang menjadi pertimbangan Gubernur Lukas Enmbe agar masyarakat tidak melakukan aksi demo damai yaitu kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir menurut RHP, penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional sangat tinggi. Dimana, dalam dua hari terakhir penambahan kasus positif Covid bermain di angka 20 ribu setiap hari.

“Untuk itu, ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua meminta agar tidak melakukan aksi demo. Dengan arahan dan imbauan dua hal tadi, maka pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dan DPC Partai Demokrat di Provinsi Papua, menerima arahan dan menyatakan bahwa kegiatan aksi demo damai yang akan dilaksanakan besok (hari ini) oleh masyarakat Papua, Partai Demokrat Papua menyatakan tidak akan melakukan aksi demo damai di Kota Jayapura dan di beberapa kabupaten di tanah Papua,” tegas RHP.

“Partai Demokrat juga mengimbau seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat serta masyarakat Papua lainnya di 29 kabupaten dan kota, dengan penuh rasa hormat menyatakan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Papua kepada Gubernur Papua mulai saat mengalami sakit hingga menjalani perawatan kesehatan di Singapura berjalan dengan baik dan saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Kami tahu saat ini masyarakat Papua merindukan, figur terbaik dan anak terbaik yang sudah dipilih selama dua periode untuk memimpin Provinsi Papua,” sambungnya.

RHP yang saat ini menjabat sebagai Bupati Memberamo Tengah menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah dihubungi oleh Wali Kota Jayapura, Kapolda Papua melalui Irwasda dan Kapolresta Jayapura Kota serta pihak terkait lainnya mengenai rencana demo damai yang akan dilakukan masyarakat Papua termasuk Partai Demokrat.

Dirinya mengaku sudah menyampaikan semua sesuai dengan arahan dan imbauan dari ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga Gubernur Papua saat ini, untuk tidak melakukan aksi demo damai.

“Kami memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura yang sangat luar biasa membangun komunikasi dengan kami termasuk dari Kapolda Papua melalui Irwasda dan Kapolres. Komunikasi kami sangat baik dan sudah kami sampaikan apa adanya terkait arahan dan imbauan bapak Lukas Enembe sebagai ketua Partai Demokrat dan juga Gubernur Papua,” pungkasnya.

Secara terpisah Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, juga mengakui sudah melakukan komunikasi langsung dengan RHP selaku Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.

Orang nomor satu di kota Jayapura ini memastikan, tidak ada demo, Senin (28/6/2021) hari ini setelah dirinya berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang rencana melakukan demo tersebut.

”Selamat Hari Minggu Warga Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan sekitarnya, Tuhan kita Yesus Kristus telah membuktikan Kasih sayangnya kepada kita semua pada hari ini, ” ujarnya dalam pesan singkat kepada Cenderawasih Pos (jaringan Fajar.co.id), Minggu (27/6)

”Pagi tadi Minggu (27/6), saya berkomunikasi dengan adik saya, Bupati Ricky Ham Pagawak, terkait rencana demo pada hari Senin besok. Saya sampaikan bahwa kita semua sayang Bapak Gubernur Lukas Enembe dan kita perlu jaga nama baik beliau. Beliau adalah gubernur yang hebat dan berani. Saya sebagai kaka memberi saran dalam situasi adanya peningkatan Covid agar menjadi pertimbangan. Saat ini kita semua sedang mendukung niat mulia Bapak Gubernur untuk sukseskan PON di 4 klaster di Papua. Jangan sampai semua bisa terdampak, karena ini menyangkut nama baik Bapak Gubernur juga,” sambungnya.

Pernyampaian tersebut menurut BTM direspon dengan sangat baik oleh Bupati Ham Pagawak. ”Puji nama Tuhan, respon dari adik Bupati Ham Pagawak sangat baik, dan meneduhkan kita semua. Beliau sampaikan bahwa Sabtu (26/6) malam beliau sudah kumpulkan tim dan beberapa pejabat pimpinan OPD provinsi dan juga beberapa kader Partai Koalisi LUKMEN. Beliau juga sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Lukas Enembe, dimana beliau sudah meminta kepada semua pihak untuk tidak demo, hari Senin dan seterusnya. Itu sesuai komunikasi Ade Bupati dengan Pak Gubernur Lukas Enembe di Singapura,” ujarnya.

Wali kota asli Port Numbay ini mengapresiasi jiwa besar dari Gubernur Lukas Enembe.”Buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Pak Gubernur sangat berjiwa besar dan beliau tetap gubernur kita hingga akhir masa bhaktinya, kita hormati dan hargai keputusan ini. Hormat dan respek saya juga buat adik Bupati Ricky Ham Pagawak. Tuhan Memberkati Kita Semua,” pungkasnya.

Dari DPR Papua juga mengimbau agar rencana aksi ini tidak dilakukan. Karena sangat mudah disusupi kepentingan lain terlebih kelompok yang memang sedang mencari momentum. Apalagi dengan penyampaian langsung dari Gubernur Lukas Enembe yang juga meminta tak ada aksi demo sehingga kelompok manapun diminta tidak melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat atas arahan bapak gubernur yang meminta rencana aksi demo Senin (28/6) itu tidak dilakukan. Ini gubernur sendiri yang meminta sehingga jangan membuat gerakan lain. Karena gubernur sendiri tidak setuju. Situasi Papua yang kondusif jangan lagi dibumbui sehingga menjadi tidak kondusif,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda melalui ponselnya, Minggu (27/6)

Yunus Wonda menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan dimanapun tidak perlu turun untuk aksi demo bela gubernur dengan semua embel-embelnya.

“Gubernur meminta kita tidak memberi ruang kepada pihak – pihak yang ingin mencari momentum untuk mengacaukan Papua sebab itu sangat memungkinkan. Bisa saja ada kelompok atau pihak yang ingin memperkeruh situasi Papua dan kita belajar dari yang sudah – sudah beberapa waktu lalu dimana ketika dilakukan aksi demo ternyata berujung rusuh dan korban dimana – mana. Kita tidak mau itu terjadi lagi sebab masyarakat juga masih trauma dengan kejadian yang kemarin,” bebernya.

Di sini masyarakat kata Yunus juga tak perlu resah karena situasi semua sudah dihandel oleh aparat keamanan dan tetap melaksanakan aktifitas seperti biasa.

“Jadi ini juga seperti yang disampaikan gubernur, beliau tidak mau ada hal negative yang terjadi saat demo. Beliau juga tak lama lagi akan kembali ke Papua dan melaksanakan aktifitas pemerintahan,” tambah Yunus.

Disinggung soal Partai Demokrat yang sebelumnya sempat melayangkan memprotes keras dari surat Mendagri ini, menurut Yunus, hal ini dikarenakan partai melihat ada mekanisme dalam menjalankan roda pemerintahan yang tidak dijalankan dengan baik. Sekda Papua jika membangun komunikasi yang baik dengan gubernur diyakini tidak akan terjadi riak-riak seperti sekarang.

“Kami hanya ingin tidak ada yang membuat manuver kemudian menimbulkan dampak negatif. Gubernur ingin memimpin tanpa ada preseden yang melukai. Jadi komunikasi ini penting dan sekali lagi beliau juga tidak setuju dengan langkah turun ke jalan. Beliau tak mau ada yang bertepuk tangan dibalik aksi itu,” pungkasnya.

Permintaan untuk tidak melakukan demo hari ini, datang dari Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua yang juga Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom SE., M.Si.

Bupati Befa mengharapkan tidak perlu dilakukan demo berlebihan menanggapi hal tersebut. Karena demo besar-besaran menurutnya akan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak ingin Papua damai.

“Bapak Gubernur Lukas Enembe adalah Gubernur Papua hingga 2023 dan tidak akan ada yang menggantikannya. Oleh sebab itu, polemik yang berkembang terkait surat dari Dirjen Otda dan telah diklarifikasi agar tidak ditanggapi berlebihan sampai demo besar-besaran,”tegasnya, Sabtu (26/6).

Menurutnya melakukan demo besar-besaran hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin Papua dalam keadaan damai dan nyaman. “Saya minta kepada semua pihak bahwa Bapak Lukas Enembe secara de facto dan de jure adalah Gubernur hingga 2023. Oleh seba itu tidak usah buat kisruh lagi,”bebernya.

“Sekda menjalankan fungsinya sebagai Sekda dan urusan lebih tinggi harus berkordinasi kepada Bapak Gubernur untuk meminta petunjuk, seperti dapat berkomunikasi melalui handphone selama Pak Gubernur berobat,” sambungnya.

Befa mengharapkan persoalan ini seharusnya tidak dibesar-besarkan dan persoalan seperti ini cukup diselesaikan oleh perwakilan DPR Papua yang meminta penjelasan ke Mendagri RI. “Bukan melakukan demo besar-besaran dan mengganggu eksebelitas keamanan di Papua ini,”Pungkasnya.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni juga angkat bicara terkait polemik penunjukan Plh. Gubernur Papua ini. Menurutnya penunjukan Plh Gubernur Papua kepada Sekda Papua ini adalah hal yang wajar. Karena SK Plh itu hal biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, jika bilamana pejabat definitif itu kalau ada halangan sementara.

“Adanya Plh karena halangan sementara pejabat (Gubernur Papua). Ini untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan keuangan administrasi dan kemasyarakatan. Hal ini sudah biasa. Karena jika nanti pejabat definitif yang tidak berhalangan lagi, dengan sendirinya SK Plh itu akan tidak berlaku lagi,” tutur Natalis Tabuni, Minggu (27/6) kemarin.

Menurut Bupati Natalis Tabuni, apabila Gubernur Lukas Enembe kembali ke Papua maka SK Plh yang diberikan kepada Sekda Papua, tidak berlaku lagi. Sebab tujuan dari pada SK Plh adalah untuk membantu pejabat definitif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan harapan bahwa Plh harus koordinasi, menerima masukan dan pendapat dengan pejabat bersangkutan dalam hal ini gubernur.

“Untuk itu, yang terpenting adalah Plh Gubernur Papua harus terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe. Karena sebenarnya ini membantu gubernur supaya tidak terbebani dalam proses pengobatan, dimana tugas-tugas daerah telah ada yang membantu dan melaksanakannya,” tambahnya.

Permintaan agar tidak melakukan aksi demo damai juga disampaikan sejumlah tokoh adat Lapago. Bahkan tokoh adat Lapago mengeluarkan pernyataan sikap dan mengecam keras tindakan sebagian masyarakat yang dianggap sangat berlebihan menyikapi status Plh. Gubenur Papua, yang saat ini dilaksakan oleh pejabat Sekda Papua, Dance Yulian Flasy.

“Saya sampaikan itu tidak baik untuk kemarin (aksi penolakan warga). Saya sebagai ketua dewan adat Lapago, Provinsi Papua, menyampaikan tidak boleh ada demo-demo,” kata Ketua Dewan Adat Lapago Provinsi Papua, Agus Rawa Kogoya di Kampung Sereh, Sentani, Sabtu (26/6).

Menurutnya, penujukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubenur Papua, sebenarnya tidak ada yang harus dipersoalkan oleh masyarakat. Karena, itu sifatnya sementara dan bukan menggantikan gubenur. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk memahami status dan tugas Plh, sehingga tidak salah dalam menyikapinya. “Lukas itu, tetap dia jadi gubenur dan tidak ada yang ganti dia lagi. Program pemerintah itu, karena beliau lagi sakit,sehingga (diangkat) PLH,”jelasnya.

Bahkan, Agus meyakini kondisi seperti itu akan terjadi dimana-mana. Misalnya ketika gubenurnya berhalangan, bisa ditunjuk wakil sebagai Plh, atau ketika wagub sakit atau berhalangan maka Sekda yabg akan diangkat jadi Plh.

“Kalau tidak, bisa Asisten 1, itu hal biasa. Semua pasal ayatnya ada dalam situ (aturan pemerintah),” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh masyarakat Papua khususnya warga Lapago supaya tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau sesat. Bahkan dia juga mengajak agar kondisi ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan dari kelompok tertentu.

“Jadi dari kepentingan itu, kita di Papua ini banyak korban, entah dari pejabat maupun dari masyarakat,”ujarnya.

“Gubernur sudah jelas, Lukas Enembe. Siapa bilang tidak. Tapi kasihan, dia sebagai manusia, dia sakit sehingga enam bulan dia tidak bisa masuk. Sehingga siapa lagi melayani (masyarakat) di Kantor Gubenur, daripada kekosongan, sehingga sekda diangkat jadi PLh,” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, rencana demo yang akan dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat, dirinya meminta tidak perlu dilakukan. Karena itu hanya menimbulkan korban dan berdampak terhadap gangguan kambtias di Papua.

Untuk itu dia meminta kepada anggota keamanan di Papua, khususnya polres Jayapura, Polresta Jayapura dan Polda Papua supaya mengambil sikap tegas terhadap masyarakat yang berusaha mengganggu kambtibmas di Papua ini.

Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustav R Urbinas menyikapinya dengan menegaskan akan menangkap oknum atau sekelompok orang yang akan melakukan demo. “Saya pastikan Senin (28/6) tidak ada yang turun ke jalan. Kalau ada yang turun ke jalan maka saya bubarkan bila perlu saya tangkap dan bawa ke Polresta,” tegas Kapolresta Gustav Urbinas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (27/6).

Menurut Kapolresta, pihaknya sudah menerima pemberitahuan aksi demo dari yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Papua.

Atas pemberitahuan tersebut, Polresta sudah memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dilampiri dengan penjelasan untuk tidak merekomendasikan atau tidak memberi ijin adanya aksi demo.

“Sudah ada pernyataan dari pimpinan Partai Demokrat Papua. Saya sudah dikonfirmasi jadi sesuai dengan hasil rapat dan arahan dari gubernur untuk tidak ada aksi turun ke jalan,” kata Kapolresta.

Sebagaimana lanjut Kapolresta, seruan demo semula direncanakan dari koordinator lapangan yang diusung oleh Partai Demokrat dan itu batal. Sehingga sudah disampaikan kepada seluruh massa aksi, bahwa Senin tidak ada kegiatan aksi unjuk rasa ataupun turun ke jalan. Bahkan telah dilakukan komunikasi via telepon dengan Waket 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang menyampaikan tidak ada aksi demo atau turun jalan sesuai hasil rapat yang dilakukan dengan Gubernur Papua.

“Kendati sudah ada seruan untuk tidak turun ke jalan pada Senin (28/6). Tapi saya tetap melakukan pemantauan dengan personel untuk melaksanakan patroli maupun razia guna menjamin Kamtibmas tetap kondusif, tidak mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu,” terangnya.

Kapolresta mengimbau masyarakat Kota Jayapura tidak terprovokasi dengan informasi yang beredar, tidak perlu panik dan tetap beraktivitas seperti biasa serta bersikap dewasa. Selain itu, jangan mengeluarkan statmen yang justru menghasut pihak lain.

“Kita semua tetap mengiginkan kota ini aman. Persoalan birokrasi pemerintahan itu sudah ditangani secara pemerintahan Provinsi dan pusat bukan dengan cara turun ke jalan,” tandasnya.

Kapolresta juga menyampaikan sebanyak 424 personel aparat gabungan TNI-Polri disiagakan guna mengantisipasi aksi demo yang akan dilaksanakan oleh Koalisi Rakyat Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua.

Ia menegaskan, pihaknya melarang adanya demonstran di masa pandemi covid-19 lantaran kasus tersebut cukup meningkat di wilayah kota Jayapura, apalagi ada varian baru. “Sebanyak 424 aparat gabungan TNI-Polri disiagakan guna mengantisipasi aksi demonstran tersebut. Polresta Jayapura Kota akan di backup Dalmas Polda Papua, Kodim 1701 dan Brimob Polda Papua. Ada empat titik yang akan ditempati personel yakni perumnas III, Expo, Abepura dan Taman Imbi Kota Jayapura,” tutupnya. (cepos/fajar)

Bagikan berita ini:
9
2
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar