Anggaran Makan-Minum DPRD Makassar, Mark Up Terancam Pidana

Selasa, 29 Juni 2021 12:40

ILUSTRASI.

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — adanya mark up atas harga makan minum yang dilakukan DPRD Makassar saat melakukan rapat kini mencuat. Harga satu paket makan minum tidak sesuai dengan rincian.

Contohnya untuk kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) pihak DPRD Makassar menganggarkan Rp180 ribu per orang. Namun, hasil penelusuran tidak demikian adanya selisih Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per paket.

Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Sufirman Rahman mengatakan selisih harga dalam satu anggaran dan realisasi bukan sebuah masalah. Yang jadi masalah jika nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari harga yang diberikan.

Seharusnya selisih harga tersebut dikembalikan ke negara bukan digunakan sebagai keuntungan. Sebab, jika tidak dikembalikan, masuk kategori mark up atau penggelembungan.

“Dan itu adalah tindak pidana,” kata Sufirman, Minggu 27 Juni. Lebih lanjut, guru besar Fakultas Hukum UMI ini menuturkan pihak pengawas harus memantau aktivitas kegiatan DPRD Makassar yang berpotensi ada tindak pidana. Mark up salah satunya.

Selain itu potensi pidana lain juga bisa terjadi pada program pengadaan yang dipecah-pecah agar diadakan dengan cara penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung berpotensi ada transaksional atau rekayasa.

Secara logika pengadaan item yang sama dan pada satu instansi seharusnya disatukan agar proses pengadaan ditender.

“Kan sudah disusun untuk satu tahun jadi seharusnya nilainya dan volumenya sudah dihitung, sehingga tidak butuh dipecah. Berbeda halnya jika ada kebutuhan insidintil, itu dadakan sehingga tidak bisa prediksi,” ucapnya.

Bagikan berita ini:
2
6
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar