Anggaran Makan-Minum DPRD Makassar, Mark Up Terancam Pidana

Selasa, 29 Juni 2021 12:40

ILUSTRASI.

Selain itu potensi pidana lain juga bisa terjadi pada program pengadaan yang dipecah-pecah agar diadakan dengan cara penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung berpotensi ada transaksional atau rekayasa.

Secara logika pengadaan item yang sama dan pada satu instansi seharusnya disatukan agar proses pengadaan ditender.

“Kan sudah disusun untuk satu tahun jadi seharusnya nilainya dan volumenya sudah dihitung, sehingga tidak butuh dipecah. Berbeda halnya jika ada kebutuhan insidintil, itu dadakan sehingga tidak bisa prediksi,” ucapnya.

Sufirman juga menyoroti langkah DPRD Makassar yang masih banyak mengalokasikan untuk anggaran makan minum yang masih banyak di masa pandemi Covid-19.

Seharusnya kegiatan yang tidak terlalu mendesak dan bisa dilakukan secara daring, tidak memaksakan adanya pertemuan tatap muka.

Hal tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah agar kegiatan yang menghadirkan banyak orang dapat dikurangi. DPRD Makassar sebagai perwakilan rakyat harus memberikan contoh.

“DPRD Makassar harus peka terhadap kondisi masyarakat di ekonominya terdampak Covid-19. Ini harus jadi perhatian semua pihak,” tambahnya. (edo)

Bagikan berita ini:
8
4
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar