"Seharusnya APBD itu dimaksimalkan untuk warga yang kesulitan. Mereka harus dilayani dengan program-program kesejahteraan," jelasnya.
Anggaran sebaiknya direalisasikan ke program riil, seperti bantuan sembako atau bantuan langsung akan kebih berdampak dengan perekonomian masyarakat.
"Legislatif tidak boleh memperbesar anggaran internalnya tapi hak-hak warganya untuk mendapatkan layanan dan kesejahteraan belum terjamin," tutupnya.
Kasubag Humas DPRD Makassar Taufiq Nadsir yang dikonfirmasi mengenai hal ini, membantah adanya cashback untuk kegiatan di hotel. "Sebut nama hotelnya, jangan hoax," katanya. (wid)
REPORTER WIDYAWAN SETIADI
EDITOR RIDWAN MARZUKI
