Dewas KPK Setop Proses Laporan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya

Rabu, 30 Juni 2021 14:24

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak bisa menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebab Dewas KPK sebelumnya telah memutus Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik terkait penggunaan helikopter mewah dalam perjalanannya ke Baturaja, Sumatera Selatan.

“Kasus helikopter pak Firli Bahuri sudah selesai dan diputus oleh Dewas tahun (2020) lalu. Dugaan gratifikasi bisa diadukan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Rabu (30/6/2021).

Anggota Dewas KPK berlatar belakang akademisi ini menyatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Firli Bahuri.

“Dewas tidak punya wewenang dalam perkara pidana,” tegas Haris.

Sebelumnya, ICW melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas KPK. Kali ini, Firli dilaporkan terkait temuan lain terkait penggunaan Helikopter saat Firli melakukan kunjungan ke Baturaja, Sumatera Selatan.

“ICW melaporkan kembali Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik, adapun hal ini terkait sebenarnya dengan pelaporan pidana yang sudah kami sampaikan ke Bareskrim Polri. Namun kali ini bukan masalah pidananya, namun masalah etik yang diatur dalam peraturan Dewas Nomor 2 tahun 2020 terutama Pasal 4 yang mengatur bahwa setiap insan KPK salah satunya pimpinan KPK harus bertindak jujur dalam berperilaku,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/6/2021).

Bagikan berita ini:
9
4
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar