Disorot Soal Anggaran, Begini Jawaban Bidang Hukum dan Kasubag Humas DPRD Makassar

  • Bagikan

Selain itu, sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan di hotel juga merupakan perintah undang-undang dan sebagai fungsi legislasi anggota DPRD. Peruntukan makan minum pun disajikan untuk masyarakat umum.

Ia pun juga menjelaskan, bahwa anggaran makan minum untuk kegiatan masyarakat di Hotel itu adalah bentuk stimulan ekonomi di masa pandemi.

"DPRD sebagai mitra pemerintah daerah justru turut andil dalam pemulihan ekonomi khususnya di bidang jasa perhotelan tidak terjadi untuk mengatasi meningkatnya laju pertumbuhan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran," lanjut Peneliti Senior Patria Artha.

Sebelumnya, DPRD kota Makassar mengakui adanya gelontoran anggaran besar untuk kegiatan makan minum. Totalnya mencapai angka Rp22.521.900.000. Anggaran itu dihabiskan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran yang bersumber dari APBD kota Makassar tahun 2021 itu dialokasikan untuk lima kegiatan. Sosialisasi Peraturan Daerah, Reses, Diskusi Publik, Kegiatan Kemitraan Masyarakat, dan FGD pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan rilis resmi DPRD Makassar, anggaran makan dan minum untuk kegiatan reses, totalnya mencapai Rp 5.400.000.000. Jumlah ini digunakan untuk alokasi setiap peserta sebesar Rp 60.000. Target total pesertanya sebanyak 90.000, yang dilakukan di enam titik dan tiga kegiatan dalam satu tahun.

Sementara untuk Sosialisasi Perda (Sosper),total anggarannya dalam satu tahun sebesar Rp 14.310.000.000. Rinciannya, Rp 180.000 setiap orang, dengan target peserta 79.500 orang dan dilakukan sebanyak 15 kali kegiatan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan